POST AMBON – Dilansir dari tajukmaluku.com, Pemerintah Provinsi Maluku telah mencairkan sejumlah utang kepada pihak ketiga untuk proyek jasa konstruksi dan pengadaan barang tahun anggaran 2024. Namun, pelunasan yang terjadi medio Maret hingga April 2025 itu justru menyeret nama-nama lama yang dikenal sebagai “raja proyek” di Maluku—menimbulkan tanda tanya besar di publik.
Salah satu nama yang kembali mencuat adalah Mansur Banda, kontraktor tajir Maluku yang kerap muncul dalam pusaran proyek-proyek besar pemerintah. Tak tanggung-tanggung, empat perusahaan berbeda yang terafiliasi langsung dengan Mansur Banda menerima pelunasan utang proyek dari Pemprov. Nilai proyeknya bukan main-main—puluhan miliar rupiah hanya dalam satu tahun anggaran. (Rabu 28/5/25)
Proyek Miliaran “Dikuasai”, Pengusaha Lain Gigit Jari
Masih menurut tajukmaluku.com, sederet perusahaan yang dikendalikan Mansur Banda tampak mendominasi proyek strategis pemerintah. Berikut deretan perusahaan beserta nilai proyeknya:
CV. Nusantara Jaya mengerjakan proyek pengaman pantai Desa Wakal senilai Rp5,1 miliar.
CV. Anugerah Tunas Lestari menyapu empat paket proyek senilai Rp3,3 miliar, dengan proyek Tambatan Perahu Waimital sebagai yang terbesar (Rp1,9 miliar).
CV. Minsi Abadi Karya, yang bermarkas di Masohi, menggarap proyek akumulatif hingga Rp10 miliar, termasuk rehabilitasi SMA Negeri 18 Maluku Tengah dengan dana DAK Rp5 miliar.
CV. Putra Palindo Jaya meraup proyek senilai lebih dari Rp10 miliar, meski perusahaan ini sempat tersandung masalah dalam proyek penataan Desa Nusatara, Kecamatan Banda.
CV. Keisza Al Barokah menutup daftar dengan total proyek Rp12 miliar, hanya dalam satu tahun.
Total sementara yang berhasil disapu oleh kelompok usaha Mansur Banda: lebih dari Rp40 miliar. Jumlah yang fantastis, dan semakin menegaskan bahwa proyek-proyek Pemprov Maluku seakan dikendalikan oleh satu “kerajaan kontraktor”.
Tender atau Transaksi Politik?
Fenomena “menangnya orang yang sama” dalam hampir semua proyek besar Pemprov Maluku ini memunculkan dugaan adanya permainan kotor di balik sistem lelang. Di tengah upaya pemerintah menekan ketimpangan ekonomi, realitas di Maluku menunjukkan justru konsentrasi anggaran di tangan segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan.
“Ini bukan lagi soal kompetensi, tapi soal kedekatan dengan elit penguasa. Bagaimana mungkin lima perusahaan bisa terus-menerus menang proyek besar tanpa ada persaingan sehat?” ujar salah satu sumber internal Pemprov Maluku kepada tajukmaluku.com.
Lebih ironis, banyak pengusaha lokal lainnya yang justru tersingkir dari proses lelang karena dianggap tidak mampu “bermain sesuai aturan tak tertulis” yang terjadi dalam sistem proyek pemerintah.
Proyek untuk Rakyat, Tapi Dinikmati Segelintir Orang
Dana-dana proyek yang bersumber dari APBD dan DAK sejatinya adalah uang rakyat. Namun, jika alokasi anggaran itu terus mengalir ke kantong yang sama, maka yang terjadi bukan pembangunan, tapi penguatan oligarki lokal. Proyek-proyek yang semestinya memperluas lapangan kerja dan meratakan pertumbuhan, justru memperkaya kongsi bisnis yang punya akses istimewa ke elit pengambil kebijakan.
Dugaan ini diperparah dengan minimnya pengawasan serta lemahnya fungsi kontrol legislatif dan inspektorat. Apakah ini bentuk pembiaran sistemik atau memang ada “bagi-bagi hasil” di balik meja?
Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin APBD Maluku akan terus jadi ladang basah bagi mafia proyek, sementara masyarakat tetap dicekik kemiskinan dan infrastruktur terbengkalai.
Perlu Intervensi Hukum: KPK dan Kejaksaan Harus Bertindak
Melihat pola yang terulang dan mengarah pada indikasi monopoli proyek serta potensi korupsi berjamaah, publik mendesak agar KPK dan Kejaksaan segera turun tangan. Jangan sampai Maluku menjadi contoh buruk bagaimana sebuah sistem pengadaan berubah menjadi ajang transaksi gelap yang terorganisir.
Sementara itu, redaksi tajukmaluku.com masih terus menelusuri lebih jauh siapa saja aktor di balik kucuran proyek-proyek jumbo ini dan bagaimana pola pembagian “jatah” sesungguhnya terjadi. Laporan investigasi lanjutan akan segera dirilis.