POST Ambon — Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (14/4/2026). Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Kepulauan Aru.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam arahannya menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi tahap percepatan pembangunan setelah sebelumnya difokuskan pada penguatan fondasi. Ia menekankan pentingnya Musrenbang sebagai forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah agar lebih tepat sasaran terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, tantangan global dan perubahan kebijakan nasional yang memengaruhi kapasitas fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat. Justru kondisi tersebut harus mendorong pemerintah untuk bekerja lebih efektif, adaptif, dan inovatif.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga kalangan akademisi dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan.
Dalam forum tersebut, dipaparkan capaian indikator makro Maluku sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,44 persen pada triwulan IV, melampaui rata-rata nasional. Selain itu, angka kemiskinan mengalami penurunan tipis, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat hingga mencapai kategori tinggi.
Di sisi lain, Maluku juga mencatat sejumlah prestasi, termasuk peningkatan penilaian tata kelola pemerintahan dan keterbukaan informasi publik. Pemerintah daerah dinilai berhasil keluar dari kategori risiko tinggi dalam pengawasan serta meraih beberapa penghargaan nasional.
Pemerintah Provinsi Maluku juga terus mendorong percepatan sejumlah proyek strategis, seperti pengembangan Blok Masela, pembangunan Bendungan Wayapo, dan Maluku Integrated Port. Program sosial dan ekonomi seperti bantuan rumah layak huni, penguatan kampung nelayan, serta program gizi masyarakat turut menjadi prioritas.
Gubernur menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
About The Author
