POSTAmbon – Mengawali tahun kerja 2025, Penjabat Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk meningkatkan kualitas kinerja dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Ajakan tersebut disampaikan saat memimpin apel perdana yang dirangkaikan dengan doa bersama di halaman Balai Kota Ambon, Senin pagi (6/1). Dalam arahannya, Dominggus menekankan pentingnya menjalani tahun ini dengan lebih profesional, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata.
“Kita harus lebih giat dan fokus dalam bekerja. Mari kita tingkatkan kinerja secara kolektif agar tahun ini bisa memberikan hasil yang jauh lebih baik,” ujarnya di hadapan seluruh peserta apel.
Dominggus juga menyinggung kondisi pengelolaan keuangan daerah yang masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemkot Ambon. Ia mengaku prihatin karena Ambon menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Maluku yang masih mendapatkan opini *Disclaimer* dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2024 lalu.
“Ini seharusnya menjadi cambuk bagi kita. Predikat itu bukan kebanggaan, melainkan peringatan bahwa kita perlu melakukan perbaikan secara menyeluruh,” tegasnya.
Ia menargetkan, pada 2025 ini, Ambon bisa keluar dari predikat tersebut dengan meraih opini *Wajar Dengan Pengecualian* (WDP), bahkan jika memungkinkan, *Wajar Tanpa Pengecualian* (WTP).
Sebagai langkah awal, Dominggus meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memaksimalkan pengelolaan keuangan, termasuk disiplin dalam penggunaan anggaran dan tidak lagi menyisakan utang daerah. Ia juga mengingatkan 21 OPD yang hingga kini belum melakukan input data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk segera menuntaskan kewajiban tersebut.
“Data menunjukkan masih ada 21 OPD yang belum optimal dalam penginputan. Saya minta ini segera diselesaikan karena BPK akan mulai melakukan pemeriksaan dalam waktu dekat,” tandasnya.
Apel perdana ini menjadi penegasan komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam membenahi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah secara lebih transparan dan bertanggung jawab sepanjang tahun 2025.