Post Ambon – Pj. Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya, menyerahkan Sertifikat Pengelola Website kepada para Admin di tiap OPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) pada Rabu (12/6/24). Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka dalam mengelola website OPD masing-masing.
Namun, di balik penyerahan sertifikat ini, terungkap bahwa pelayanan publik di Kota Ambon masih jauh dari memuaskan. Kaya mengakui bahwa website OPD merupakan ujung tombak pelayanan dasar yang langsung menyentuh masyarakat, seperti website Puskesmas.
Meskipun demikian, Kaya berharap dengan website terintegrasi ini, pelayanan publik dapat dikawal dengan baik dan menjadi bagian dari Penilaian Kepatuhan Layanan Publik.
Sayangnya, harapan Kaya tampaknya bertolak belakang dengan kenyataan. Pada tahun 2023, Kota Ambon memang masuk zona hijau (Nilai Tertinggi) dalam penilaian kepatuhan terhadap kinerja pelayanan publik dengan nilai 89,03.
Namun, perlu diingat bahwa penilaian ini hanya dilakukan terhadap 5 OPD dan 2 Puskesmas, yang berarti tidak mewakili keseluruhan pelayanan publik di Kota Ambon.
Lebih memprihatinkan lagi, Kabag Organisasi, Selly Kalahatu, mengakui bahwa penyerahan sertifikat ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan penilaian kepatuhan pelayanan publik Ombudsman tahun 2024.
Artinya, sertifikat ini bukan semata-mata untuk mengapresiasi kinerja para Admin, tetapi lebih sebagai upaya untuk “mempercantik” data demi mendapatkan nilai yang baik dalam penilaian.
Hal ini diperkuat oleh pernyataan Plt. Kepala Dinas Kominfosandi Kota Ambon, Ronal H. Lekransy, yang mengatakan bahwa selama pelatihan, semua admin harus menginput data OPD masing-masing.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah data yang diinput tersebut akurat dan mencerminkan kondisi pelayanan publik yang sebenarnya?