JURNALIS : GILBERT PASALBESSY
Klaim pembelian tanah Dati Hatutona di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, oleh Tonny Anggarkusuma, kini berhadapan dengan persoalan yang lebih mendasar: bagaimana riwayat hak atas tanah tersebut sebelum sertifikat yang sekarang menjadi dasar penguasaan diterbitkan?
Pihak ahli waris keluarga Salampessy menyatakan memiliki sejumlah dokumen historis yang diklaim berkaitan dengan riwayat dan status kepemilikan tanah tersebut. Dokumen-dokumen yang dimaksud meliputi Register Dati tahun 1814 yang kemudian diregistrasi ulang pada tahun 1920, Eigendom Brief Nomor 1097 tertanggal 17 Mei 1927, Akta Eigendom Nomor 1097 tertanggal 14 Februari 1930, serta Surat Ukur Eigendom Nomor 1097.
Dua salinan dokumen lama yang diperlihatkan kepada wartawan memperlihatkan adanya catatan administrasi pertanahan yang patut ditelusuri lebih lanjut.
Pada salah satu dokumen terlihat keterangan tahun 1814 dan daftar nama Dati, dengan tulisan Hatutona yang tampak pada bagian daftar. Sementara dokumen lainnya merupakan lembar bertajuk Meetbrief atau surat ukur, bernomor 47, bertanggal Ambon, 14 Februari 1930, disertai gambar batas bidang tanah dan sejumlah keterangan administratif. Rabu (18/11/26)

Dokumen tersebut menjadi bagian dari arsip yang diklaim keluarga Salampessy sebagai dasar penelusuran sejarah tanah yang kini disengketakan.
Namun, pertanyaan pentingnya bukan hanya keberadaan dokumen lama, melainkan apakah bidang tanah dalam dokumen tersebut benar-benar identik dengan objek tanah yang sekarang dikuasai Tonny.
KLAIM SERTIFIKAT BERHADAPAN DENGAN RIWAYAT TANAH
Piethein Richard Daniel Salampessy, yang menyatakan diri sebagai ahli waris garis lurus dari Christian Salampessy, mempertanyakan pernyataan Tonny Anggarkusuma yang menyebut dirinya membeli tanah dalam kondisi sudah bersertifikat.
Menurut Richard, keberadaan sertifikat tidak seharusnya menghentikan pemeriksaan terhadap riwayat hak sebelumnya.

Ia menyebut keluarga memiliki dokumen yang menurut mereka menunjukkan adanya hubungan historis antara keluarga Salampessy dan tanah Dati Hatutona.
Selain dokumen-dokumen historis tersebut, keluarga juga mengantongi surat pernyataan penggarap tertanggal 25 November 1995 serta surat penegasan hak register dari Pemerintah Negeri Suli tertanggal 10 Januari 2013.
“Kami bukan hanya menyampaikan pengakuan. Ada dokumen yang kami pegang dan menjadi dasar keluarga mempertanyakan riwayat tanah tersebut,” ujar Richard.
Bagi keluarga Salampessy, persoalan ini perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk hubungan antara register lama, dokumen Eigendom, surat ukur, dan sertifikat yang saat ini menjadi dasar penguasaan tanah.
TONNY: SAYA MEMBELI TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT
Di sisi lain, Tonny Anggarkusuma sebelumnya menegaskan bahwa dirinya membeli tanah dari Roy Prabowo Lenggono dalam keadaan telah memiliki sertifikat.
Dalam percakapan melalui WhatsApp pada 18 November 2026, Tonny menyatakan bahwa dirinya tidak membeli tanah tanpa alas hak.
“Saya membeli tanah itu dari Bapak Lenggono. Waktu saya membeli, tanah tersebut sudah ada sertifikat. Jadi, saya membeli tanah yang sudah memiliki sertifikat, bukan membeli tanah yang belum mempunyai alas hak,”
ungkapnya.
Tonny juga menyebut Pemerintah Negeri Suli mengetahui proses pembelian tersebut.
Menurut keterangannya, pemerintah negeri turut mendampingi pengukuran dan pengembalian batas tanah.
“Beta beli, Pemerintah Negeri Suli tahu. Pemerintah Suli tahu, bahkan pemerintah negeri sama beta yang turun ukur untuk pengembalian batas,”
ujarnya.
Ia juga mengaku telah mengurus IMB dengan sepengetahuan Pemerintah Negeri Suli.
Pernyataan Tonny tersebut memperlihatkan bahwa dirinya mendasarkan keyakinan atas penguasaan tanah pada proses transaksi dan dokumen sertifikat yang diterimanya.
Namun, hal itu belum menjawab pertanyaan yang kini diajukan keluarga Salampessy: bagaimana asal-usul hak atas tanah tersebut sebelum sertifikat diterbitkan?
PERCAKAPAN WHATSAPP SOAL RP400 RIBU PER METER
Persoalan semakin menarik setelah Richard mengungkapkan adanya komunikasi WhatsApp yang diklaimnya berlangsung dengan Tonny.
Menurut Richard, komunikasi tersebut muncul setelah pihak keluarga mengirimkan dokumen PDF pengantar tuntutan ganti rugi.
Dalam percakapan yang diperlihatkan Richard, terdapat pesan yang dikaitkan dengan Tonny:
“Pa, kalau ada yang mau beli dengan harga 400/meter, beta mau jual juga. Tolong bantu cari pembeli, Pak. Kasih kembali beta uang bangun, timbunan 1.700 ret, talud sepanjang 300 meter.”
Pesan tersebut memuat pembicaraan mengenai kemungkinan penjualan tanah dengan harga Rp400 ribu per meter persegi serta permintaan pengembalian biaya pembangunan, timbunan, dan talud.
Richard menilai komunikasi itu penting untuk menjelaskan bagaimana persoalan tanah pernah dibicarakan antara kedua pihak.
Ia mempertanyakan mengapa terdapat pembicaraan mengenai kemungkinan penjualan dan pengembalian biaya pembangunan, sementara Tonny sebelumnya membantah adanya kesepakatan final mengenai kompensasi.
Meski demikian, isi pesan tersebut harus dibaca sesuai konteks percakapan secara utuh. Pembicaraan mengenai kemungkinan penjualan maupun pengembalian biaya pembangunan tidak dengan sendirinya membuktikan pengakuan kepemilikan atau adanya kesepakatan ganti rugi yang mengikat.
Hal itulah yang perlu diperjelas melalui komunikasi lengkap kedua pihak.
PERTEMUAN DI KANTOR NOTARIS, ROY PRABOWO PERLU MEMBERIKAN PENJELASAN
Richard juga menjelaskan mengenai pertemuan yang berlangsung di kantor Notaris Roy Prabowo Lenggono.
Menurut keterangannya, pertemuan tersebut dihadiri pihak keluarga ahli waris, Roy bersama stafnya, serta sejumlah orang yang disebut mewakili Tonny.
Tonny sendiri, menurut Richard, tidak hadir karena sedang berada di Surabaya.
Richard menyebut terdapat dua perempuan yang diduga merupakan anak dan orang kepercayaan Tonny, masing-masing bernama Sisil dan Maria atau Mia.
Dalam pertemuan itu, Richard mengaku Roy menanyakan besaran nilai ganti rugi yang diminta keluarga.
Namun, ia belum memberikan angka karena harus membicarakannya terlebih dahulu dengan keluarga besar.
Keterangan mengenai pertemuan tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak-pihak yang hadir, termasuk Roy Prabowo Lenggono dan perwakilan Tonny.
Posisi Roy menjadi penting karena Tonny menyebut dirinya membeli tanah dari yang bersangkutan.
Karena itu, publik patut memperoleh penjelasan mengenai riwayat transaksi, dokumen yang diperiksa sebelum jual beli, serta dasar hukum yang digunakan dalam proses tersebut.
BUKAN SEKADAR SENGKETA GANTI RUGI
Perdebatan antara Tonny dan keluarga Salampessy sesungguhnya memiliki persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar besaran kompensasi.
Ada beberapa hal yang perlu dijawab melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan resmi.
Pertama, apakah dokumen Register Dati 1814 dan Register Dati 1920 yang diperlihatkan keluarga Salampessy benar-benar merujuk pada objek tanah yang sekarang disengketakan?
Kedua, apakah Eigendom 1097, Akta Eigendom, dan surat ukur tahun 1930 memiliki kesinambungan riwayat dengan bidang tanah yang menjadi objek transaksi?
Ketiga, bagaimana proses penerbitan sertifikat yang sekarang dipegang Tonny, siapa pemegang hak sebelumnya, dan dokumen apa saja yang menjadi dasar penerbitannya?
Keempat, apakah batas bidang tanah dalam dokumen historis sesuai dengan batas fisik tanah yang sekarang dikuasai?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan menunjukkan sertifikat ataupun memperlihatkan dokumen lama secara terpisah.
Diperlukan pemeriksaan terhadap arsip asli, riwayat peralihan hak, data pendaftaran tanah, serta pencocokan batas bidang secara teknis.
KANTOR PERTANAHAN DAN PEMERINTAH NEGERI SULI DITUNGGU PENJELASANNYA
Dalam sengketa ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah memiliki posisi penting untuk menjelaskan riwayat administrasi bidang tanah yang dipersoalkan.
Penelusuran perlu mencakup warkah penerbitan sertifikat, riwayat pendaftaran, dasar peralihan hak, serta data pengukuran yang digunakan.
Pemerintah Negeri Suli juga perlu memberikan keterangan mengenai register Dati, surat penegasan hak tahun 2013, serta keterlibatan pemerintah negeri dalam proses pengukuran yang disebut Tonny.
Sementara itu, Roy Prabowo Lenggono perlu memberikan penjelasan mengenai proses transaksi dan dokumen yang menjadi dasar jual beli tanah tersebut.
Hingga berita ini disusun, keterangan Roy mengenai persoalan tersebut belum diperoleh.
Pemberitaan ini juga tetap membuka ruang bagi Tonny, Roy Prabowo Lenggono, Pemerintah Negeri Suli, maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Pada akhirnya, persoalan tanah Dati Hatutona tidak cukup diselesaikan dengan saling menunjukkan dokumen atau menyampaikan klaim. Yang harus dibuka adalah kesinambungan riwayat hak, kejelasan objek tanah, serta proses administrasi yang melahirkan sertifikat.
Sebab, kepastian hukum atas tanah bukan hanya soal siapa yang sekarang memegang sertifikat, tetapi juga bagaimana hak tersebut diperoleh dan apakah seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
Redaksi POST AMBON akan terus menelusuri perkembangan persoalan ini dan meminta keterangan dari seluruh pihak terkait.
