BERITA DAERAH
Dugaan Rp631 juta hasil kopra Pulau Tujuh tak tercatat dalam APB Negeri selama tiga tahun, sementara pendapatan pariwisata Rp300 juta ikut dipersoalkan.
POST AMBON.COM | AMBON | MALUKU TENGAH
POST AMBON.COM — Ke mana aliran uang ratusan juta rupiah yang disebut menjadi hak Pendapatan Asli Negeri (PAD) Pasanea? Pertanyaan ini kini mengemuka setelah pengelolaan hasil kopra dan pendapatan sektor pariwisata di kawasan Pulau Tujuh, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dipersoalkan.
Total dana yang menjadi perhatian dalam pengaduan tersebut mencapai Rp931 juta. Angka itu terdiri atas dugaan penerimaan Rp631 juta dari pembagian hasil panen kelapa atau kopra selama 2023–2025, serta pendapatan sektor pariwisata yang disebut mencapai Rp300 juta.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut angka dalam laporan keuangan negeri. Lebih jauh, masyarakat mempertanyakan transparansi pengelolaan sumber daya ekonomi yang semestinya memberikan manfaat bagi Negeri Pasanea.
Kuasa hukum Ongki Hattu, S.H., mendesak Polda Maluku agar segera menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan pengelolaan PAD tersebut.
Hattu meminta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku menindaklanjuti laporan tertanggal 17 Juni 2026 dengan nomor 011/LP/VI/K.AKH/OH/Pid.Sus/2026.
“Kami meminta Polda Maluku serius menangani persoalan ini. Jangan sampai laporan masyarakat yang menyangkut uang negeri hingga ratusan juta rupiah justru terkatung-katung tanpa kejelasan.”
Rp631 Juta Hasil Kopra, Mengapa Tak Terlihat dalam PAD?
Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah dugaan tidak tercatatnya bagian 30 persen hasil panen kelapa Pulau Tujuh yang disebut menjadi hak Negeri Pasanea.
Berdasarkan penelusuran pihaknya terhadap dokumen Laporan Realisasi APB Negeri Pasanea Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025, Hattu mengaku menemukan kejanggalan dalam pencatatan penerimaan tersebut.
Ia merinci, nilai penerimaan yang dipersoalkan terdiri atas Rp117 juta pada 2023, kemudian Rp214 juta dan Rp105,6 juta pada 2024, serta Rp194,4 juta pada 2025.
Jika seluruh angka tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai Rp631 juta.
Hattu mempertanyakan mengapa penerimaan yang disebut sebagai bagian hak negeri itu tidak terlihat dalam pencatatan PAD selama tiga tahun anggaran berturut-turut.
“Jika memang ada pembagian hasil panen sebesar 30 persen untuk negeri, mengapa tidak terlihat dalam pencatatan PAD? Ke mana uang tersebut disetorkan dan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya?”
Pertanyaan tersebut, menurut Hattu, perlu dijawab melalui pemeriksaan dokumen keuangan, bukti transaksi, serta penelusuran rekening penerimaan agar tidak menyisakan ruang spekulasi di tengah masyarakat.
Bukan Hanya Kopra, Rp300 Juta dari Pariwisata Ikut Dipertanyakan
Sorotan masyarakat ternyata tidak berhenti pada hasil perkebunan kelapa.
Sektor pariwisata Pulau Tujuh, termasuk aktivitas pengelolaan Nusa Ina Resort, juga masuk dalam persoalan yang diadukan.
Hattu menyebut, masyarakat mempertanyakan kontribusi aktivitas pariwisata selama kurang lebih empat tahun terakhir terhadap PAD Negeri Pasanea.
Pertanyaan yang muncul cukup mendasar: apakah kegiatan usaha pariwisata tersebut memberikan pemasukan kepada negeri, berapa jumlah penerimaannya, dan bagaimana mekanisme pembagian serta pertanggungjawaban keuangannya?
Dalam pengaduan tersebut, nilai pendapatan sektor pariwisata yang dipersoalkan disebut mencapai Rp300 juta selama periode 2023 hingga 2025.
“Jangan hanya hasil kopra yang dipertanyakan. Pulau Tujuh juga memiliki potensi wisata. Masyarakat tentu ingin mengetahui apakah ada pemasukan bagi negeri dari aktivitas pariwisata tersebut dan bagaimana pengelolaannya.”
Dengan demikian, total nilai yang menjadi perhatian dalam pengaduan mencapai Rp931 juta. Namun, angka tersebut masih merupakan nilai penerimaan yang dipersoalkan oleh pihak pengadu dan perlu diverifikasi melalui proses pemeriksaan serta pembuktian.
Dinas PMN Disebut Tak Memiliki Catatan Penerimaan yang Dipertanyakan
Hattu juga mengungkapkan bahwa sejumlah tokoh masyarakat sebelumnya telah mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Kabupaten Maluku Tengah untuk meminta penjelasan mengenai pencatatan PAD dari hasil panen kelapa Pulau Tujuh.
Dalam pertemuan itu, menurut Hattu, masyarakat memperoleh keterangan bahwa penerimaan PAD dari hasil panen kelapa Pulau Tujuh tidak tercatat dalam data yang mereka tanyakan kepada dinas tersebut.
Keterangan ini, menurutnya, semakin memperkuat kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Negeri Pasanea.
Tiga Saksi Disebut Dua Kali Mangkir, Polda Diminta Bergerak
Di tengah besarnya nilai penerimaan yang dipersoalkan, Hattu turut menyoroti perkembangan penanganan laporan di Polda Maluku.
Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, terdapat tiga saksi yang telah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian agar proses penanganan laporan tidak berlarut-larut.
Hattu mendesak penyidik mengambil langkah sesuai prosedur hukum untuk meminta keterangan seluruh pihak yang mengetahui pengelolaan hasil kopra maupun pendapatan pariwisata Pulau Tujuh.
“Kami meminta Polda Maluku jangan membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Semua pihak yang mengetahui pengelolaan hasil kopra dan pendapatan pariwisata harus dimintai keterangan sesuai prosedur.”
Ia menegaskan, pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada keterangan para pihak. Penyidik juga perlu menelusuri bukti-bukti administrasi dan transaksi keuangan.
Mulai dari volume hasil panen kelapa, bukti penjualan kopra, perhitungan pembagian 30 persen untuk negeri, rekening penerimaan, laporan pengelolaan pariwisata, hingga kesesuaian pencatatannya dalam APB Negeri.
“Jangan hanya berhenti pada pemeriksaan orang. Telusuri juga dokumen dan aliran uangnya. Dari situ akan terlihat apakah seluruh penerimaan sudah dipertanggungjawabkan atau justru ada persoalan yang harus diproses secara hukum.”
Kejati Maluku Juga Pernah Disurati
Hattu menambahkan, pengaduan mengenai dugaan persoalan pengelolaan PAD Negeri Pasanea tidak hanya disampaikan kepada Polda Maluku.
Pihaknya juga pernah melayangkan surat pengaduan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku agar persoalan tersebut mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Ia berharap Kejaksaan Negeri Maluku Tengah turut mencermati persoalan tersebut, terutama menyangkut transparansi pengelolaan keuangan dan sumber pendapatan negeri.
Menurut Hattu, masyarakat tidak membutuhkan sekadar penjelasan lisan. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan data, bukti administrasi, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji.
Baginya, setiap rupiah yang menjadi hak negeri harus memiliki kejelasan asal-usul, pencatatan, penggunaan, dan pertanggungjawaban.
Hattu kembali meminta Polda Maluku melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan profesional terhadap seluruh pihak terkait.
“Jika ditemukan penyimpangan, harus diproses sesuai aturan yang berlaku. Kami meminta aparat penegak hukum menindaklanjutinya berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.”
Kini, masyarakat menanti jawaban atas sejumlah pertanyaan mendasar: bagaimana pencatatan hasil kopra selama tiga tahun, ke mana kontribusi pendapatan pariwisata disalurkan, dan apakah seluruh penerimaan yang menjadi hak Negeri Pasanea telah dipertanggungjawabkan?
Jawaban atas pertanyaan itu hanya dapat diperoleh melalui pemeriksaan yang transparan, penelusuran dokumen, dan pembuktian hukum.
Sebab, ketika ratusan juta rupiah yang disebut sebagai hak negeri dipersoalkan, keterbukaan bukan lagi sekadar tuntutan, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Media Informasi dan Berita Maluku
About The Author
