JURNALIS: GILBERT, PASALBESSY
AMBON
| 17 November 2026
POSTAMBON – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru membawa perubahan penting dalam mekanisme penanganan perkara pidana, termasuk tindak pidana kepabeanan dan cukai. Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah penguatan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penuntut Umum sejak dimulainya proses penyidikan.
Persoalan tersebut menjadi materi utama yang disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Maluku, Dr. Resmen, S.H., M.H., saat menjadi narasumber dalam Workshop Penindakan dan Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Maluku, Selasa (17/11/2026).
Mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., Resmen mengupas secara mendalam pola hubungan kerja antara PPNS dan Penuntut Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya dalam membangun konstruksi perkara yang kuat, memenuhi ketentuan hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan.
Dalam pemaparannya bertajuk “Koordinasi PPNS dan Penuntut Umum dalam KUHAP Baru: Penerapan dalam Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai”, Resmen menegaskan bahwa keberhasilan penindakan tidak semata-mata diukur dari kemampuan menemukan pelanggaran, menyita barang bukti, atau mengamankan pihak yang diduga terlibat.
Lebih dari itu, setiap hasil penindakan harus ditindaklanjuti melalui proses penyidikan yang mampu mengungkap secara jelas perbuatan pidana, keterlibatan masing-masing pihak, serta pertanggungjawaban hukumnya. Dengan demikian, perkara yang dibangun tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian ketika diuji dalam persidangan.
Koordinasi Sejak Awal, Bukan Menunggu Berkas Selesai
Salah satu perubahan penting dalam KUHAP baru adalah penegasan pola koordinasi antara penyidik dan Penuntut Umum yang dilaksanakan secara setara, saling melengkapi, dan saling mendukung dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu.
Menurut Resmen, prinsip tersebut tidak berarti menghapus batas kewenangan masing-masing institusi. Penyidik tetap bertanggung jawab terhadap tindakan dan hasil penyidikan, sementara Penuntut Umum menjalankan fungsi penelitian berkas perkara serta penuntutan sesuai kewenangannya.
Ia menjelaskan, koordinasi idealnya sudah dibangun sejak awal penyidikan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), bukan baru dilakukan ketika seluruh berkas perkara dinyatakan selesai.
Berdasarkan Pasal 60 KUHAP, SPDP disampaikan paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. Selanjutnya, koordinasi dengan Penuntut Umum yang ditunjuk dilakukan paling lama tiga hari sejak SPDP diterima kejaksaan.
Melalui mekanisme tersebut, penyidik dan Penuntut Umum dapat lebih awal mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana, kebutuhan alat bukti, serta aspek hukum yang masih perlu didalami. Bahkan, pembahasan dapat dituangkan dalam matriks unsur delik dan alat bukti untuk menghindari kelemahan konstruksi perkara sejak tahap penyidikan.
Kewenangan PPNS Bea Cukai Tetap Berlandaskan Undang-Undang Sektoral
Dalam konteks penanganan perkara kepabeanan dan cukai, Resmen juga mengingatkan bahwa kewenangan penyidikan PPNS Bea Cukai tetap memiliki landasan khusus dalam peraturan perundang-undangan sektoral.
Landasan tersebut antara lain Pasal 112 Undang-Undang Kepabeanan dan Pasal 63 Undang-Undang Cukai. Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan KUHAP baru, termasuk fungsi koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri.
Menurutnya, pemahaman terhadap hubungan antara aturan sektoral dan hukum acara pidana menjadi penting agar tindakan penyidikan tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat.
Hal ini semakin relevan mengingat karakteristik perkara kepabeanan dan cukai kerap melibatkan persoalan teknis yang kompleks, mulai dari status barang, dokumen perdagangan, manifes, hingga jalur distribusi dan pergerakan barang.
Seluruh informasi teknis tersebut harus mampu diterjemahkan ke dalam pembuktian unsur tindak pidana secara tepat.
Teknologi Informasi Jadi Solusi Koordinasi di Wilayah Kepulauan
Aspek lain yang mendapat perhatian adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses koordinasi penyidikan.
Resmen menilai ketentuan Pasal 59 ayat (3) KUHAP yang memungkinkan koordinasi melalui sarana teknologi informasi memiliki arti strategis bagi Maluku.
Sebagai provinsi kepulauan dengan rentang geografis yang luas dan keterbatasan akses transportasi antarpulau, koordinasi secara konvensional tidak selalu dapat dilakukan dengan cepat.
Karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk mempercepat komunikasi, membahas perkembangan perkara, serta menyelaraskan kebutuhan pembuktian antara penyidik dan Penuntut Umum.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap proses koordinasi tetap harus memenuhi ketentuan dokumentasi dan dituangkan dalam berita acara sebagaimana dipersyaratkan KUHAP.
Ketelitian Pembuktian Menentukan Kualitas Perkara
Tidak hanya membahas mekanisme koordinasi, Resmen juga menyoroti pentingnya ketelitian dalam membangun pembuktian tindak pidana kepabeanan dan cukai.
Menurutnya, penyidik harus mampu membedakan secara cermat rumusan delik dalam perkara cukai maupun penyelundupan kepabeanan. Kesalahan dalam mengidentifikasi unsur tindak pidana berpotensi memengaruhi keseluruhan konstruksi perkara.
Selain itu, keabsahan perolehan alat bukti, termasuk barang bukti dan bukti elektronik, harus menjadi perhatian serius. Autentikasi serta rantai penguasaan barang bukti atau chain of custody perlu dijaga agar integritas alat bukti tidak dipersoalkan dalam proses peradilan.
Dari sisi penanganan administrasi perkara, KUHAP baru juga mengatur batas waktu yang lebih terstruktur. Penuntut Umum memiliki waktu paling lama tujuh hari untuk meneliti berkas perkara sejak diterima. Apabila masih terdapat kekurangan, penyidik wajib melengkapi berkas melalui penyidikan tambahan paling lama 14 hari sejak pengembalian berkas.
Apabila setelah penyidikan tambahan masih terdapat perbedaan penilaian, tersedia mekanisme gelar perkara yang melibatkan penyidik, pengawas penyidik, Penuntut Umum, pengawas Penuntut Umum, serta ahli untuk memperoleh penyelesaian yang objektif.
Resmen turut mengingatkan bahwa penanganan perkara kepabeanan dan cukai memiliki karakteristik tersendiri, termasuk ketentuan mengenai penyelesaian kewajiban tertentu yang berorientasi pada penerimaan negara. Karena itu, penerapannya harus tetap mengacu pada persyaratan dan kewenangan yang secara khusus ditentukan undang-undang sektoral.
Bangun Kesamaan Persepsi Antarinstansi
Workshop yang berlangsung di Aula Lantai II Kanwil DJBC Maluku tersebut dibuka oleh Kepala Kanwil DJBC Maluku, Adhang Noegroho Adhi.
Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Maluku, Triyanta Gala Parinding; Kepala Kantor Bea dan Cukai Ambon, Punjung Raras; Kepala Kantor Bea dan Cukai Tual, Wahyu Lafrias; serta jajaran peserta bimbingan teknis di lingkungan DJBC Maluku.
Dalam kegiatan tersebut, pembahasan mengenai KUHAP baru diharapkan tidak berhenti pada pemahaman regulasi, tetapi dapat diterapkan secara konkret dalam pelaksanaan tugas penindakan dan penyidikan di lapangan.
Resmen menekankan bahwa kemampuan teknis PPNS Bea Cukai perlu berjalan seiring dengan pemahaman terhadap kebutuhan pembuktian hukum. Sebaliknya, Penuntut Umum juga perlu memahami karakteristik teknis penanganan perkara agar penelitian berkas dapat dilakukan secara lebih tepat.
“Keahlian teknis PPNS Bea Cukai akan semakin bermakna ketika sejak awal dihubungkan dengan kebutuhan pembuktian di persidangan, dan sebaliknya penelitian penuntut umum akan semakin tepat apabila memahami proses teknis serta kondisi nyata di lapangan,” demikian pesan yang disampaikan Resmen.
Sinergi antara Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kanwil DJBC Maluku diharapkan semakin memperkuat profesionalitas penegakan hukum, khususnya dalam menangani tindak pidana kepabeanan dan cukai di wilayah Maluku.
Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh ketegasan tindakan aparat, tetapi juga oleh ketepatan prosedur, kekuatan pembuktian, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak-hak pihak yang berhadapan dengan hukum.
HUKUM & PEMERINTAHAN | MALUKU
