Post Ambon, – Kejaksaan Tinggi Maluku (Kejati) menyelenggarakan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) Nasional tahun 2024 dengan tema “Meletakkan Fondasi Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045”. Acara yang berlangsung di meeting room Hotel Marina, Ambon ini, dihadiri oleh para pejabat tinggi Kejati Maluku, Kepala Kejaksaan Negeri se-Maluku, dan para pejabat terkait lainnya. (Rabu 18 Maret 2024)
Kajati Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo, SH, MH, dalam sambutannya menegaskan pentingnya Pra Musrenbang dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2025. “Pra Musrenbang ini menjadi langkah awal untuk membangun fondasi transformasi penegakan hukum modern di wilayah Kejaksaan Tinggi Maluku,” ujarnya.
Kajati juga menekankan pentingnya mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran nasional serta Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 01 Tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk memastikan RKA 2025 sejalan dengan kebutuhan riil Kejaksaan dan anggaran negara.
Manajemen dan program penegakan hukum: Mencakup penanganan perkara pidana umum, pidana khusus, pidana militer, pemulihan aset, operasi intelijen, dan pembinaan dan pengawasan.
Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK) tahun 2024: Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2023.Pemaparan Kebutuhan Riil
Acara dilanjutkan dengan pemaparan kebutuhan riil tahun 2023 dan usulan kebutuhan tahun 2025 oleh para Asisten Kejaksaan Tinggi Maluku, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Tim Perumus Pra Musrenbang, dipimpin oleh Koordinator Kejaksaan Tinggi Maluku I Bagus Agung, S.H.,M.H., turut mempresentasikan hasil rumusan mereka.
Pra Musrenbang ditutup oleh Kajati Maluku dengan semangat tinggi. “Marilah kita bersama-sama membangun Kejaksaan Tinggi Maluku yang modern dan profesional, demi penegakan hukum yang adil dan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” serunya.