Sertifikat Tanah di Maluku Tengah Diterbitkan di Atas Lahan Warga, Masyarakat Lengkong dan Wainuru Protes

“Ini adalah tindakan oknum mafia tanah. Lokasi yang disertifikatkan itu adalah milik kami dengan bukti hukum berupa keterangan hibah dari Pemerintah Negeri Liang serta pembuktian fisik berupa tanaman yang telah kami kelola sejak sekitar 200 tahun yang lalu,” tegas Aswar.

Konflik ini telah berlangsung sejak proses sosialisasi pada tahun 2017. Menurut para warga, nama-nama mereka sempat didata dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima ganti rugi. Namun, klaim mereka berbelok arah.

“Nyatanya, ganti rugi lahan dan tanaman tidak pernah diberikan kepada kami yang berhak. Justru, pembayaran dialirkan kepada 90% orang-orang yang tidak memiliki hak sama sekali, baik bukti surat maupun bukti tanaman di lahan tersebut,” papar La Edy, pemilik lahan lainnya.

Masyarakat menilai seluruh proses pengadaan tanah, dari sosialisasi 2017 hingga penerbitan sertifikat pada 2024, dipenuhi dengan rekayasa. Mereka menuding terdapat permainan dari oknum-oknum tertentu yang mereka sebut sebagai “mafia tanah”.

Sebagai bentuk protes, masyarakat yang merasa dirugikan ini telah meminta bantuan kepada Gubernur Maluku, DPRD Provinsi Maluku, dan Kepala BPN Provinsi Maluku. Mereka mendesak agar pihak-pihak tersebut bersikap objektif dan membantu menyelesaikan persoalan ini.

“Kami meminta agar BPN mencabut sertifikat yang tidak sesuai prosedur dan ada kejelasan dari pihak IAIN/UIN terkait pembayaran rekayasa di atas lahan kami,” tutup Haris Samoal, salah satu perwakilan.