Post Ambon – Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2023 di Provinsi Maluku. Acara yang dilangsungkan di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku pada hari Senin (18/03/2024).
ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Bakesbangpol Maluku, BPS Maluku, pimpinan perguruan tinggi, Ombudsman Maluku, pimpinan parpol, unsur kepolisian, tokoh agama, dan stakeholder lainnya.
Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap penyelenggaraan FGD ini. Ia menilai kegiatan ini sebagai wujud nyata partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi di Maluku.
“IDI merupakan alat ukur penting untuk menilai kondisi demokrasi politik di Indonesia, termasuk di Maluku. Melalui FGD ini, kita bersama-sama mengkaji aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi dengan tiga dimensinya: sosial, ekonomi, dan politik. Saya harap para peserta dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif untuk menyusun IDI Maluku yang lebih baik dan berkualitas,” ujar Sekda.
Lebih lanjut, Sekda mengungkapkan bahwa nilai IDI Maluku di tahun 2022 masih berada dalam kategori sedang dengan angka 75,26%. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan sinergitas dari semua pihak untuk meningkatkan IDI di Maluku pada tahun 2023 dan tahun-tahun mendatang.
FGD ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Maluku. Sekda menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi, mulai dari tingkat desa hingga provinsi.
“Partisipasi masyarakat yang aktif dalam pemilihan umum, musyawarah, dan kegiatan demokrasi lainnya adalah kunci utama untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas,” tegas Sekda.
FGD ini menjadi langkah awal dalam upaya meningkatkan nilai IDI Maluku. Diharapkan dengan kolaborasi dan komitmen bersama, Maluku dapat mencapai tingkat demokrasi yang lebih tinggi dan berkualitas.
Para peserta FGD menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam memberikan kontribusi pemikirannya. Diskusi berlangsung interaktif dan konstruktif, dengan berbagai ide dan gagasan dikemukakan untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi di Maluku.
FGD ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Maluku yang demokratis, adil, dan sejahtera.