Post Ambon – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D, memimpin Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Provinsi Maluku tahun 2024. Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor Gubernur Maluku dan dihadiri oleh Gubernur Maluku, Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, Bupati Walikota se-Maluku, serta jajaran Kementerian Dalam Negeri RI, KPU, dan Bawaslu Provinsi Maluku beserta KPUD dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Maluku.
Gubernur Maluku, Irjen. Pol (Purn.) Drs. Murad Ismail, melaporkan perkembangan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku, termasuk pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,69% di Triwulan III 2023, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,94%. Ia juga menjelaskan penurunan inflasi menjadi 2,81% pada tahun 2023, lebih rendah dari inflasi tahunan Maluku pada 2022 yang mencapai 6,28%.
Gubernur Murad juga menyampaikan berbagai capaian positif, seperti penurunan tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, dan prevalensi stunting. Ia juga menjelaskan capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2023.
Selain itu, Gubernur Maluku menjelaskan strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan, seperti program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian membahas mengenai inflasi, realisasi APBD, dan persiapan Pemilu 2024 terutama terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Ia juga memuji kinerja baik dari Provinsi Maluku yang menempati peringkat ke-5 dalam Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi pada Triwulan III Tahun 2023.
Mendagri juga mengingatkan pentingnya inovasi dalam APBD untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menandatangani NPHD bersama KPUD dan Bawaslu.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan penyerahan plakat dan cinderamata antara Mendagri dan Gubernur Maluku, serta sesi foto bersama.
Setelah penyerahan plakat dan cinderamata, rapat koordinasi tersebut selesai. Pada kesempatan ini, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Maluku berharap bahwa semua proses ke depan akan berjalan dengan lebih baik.
Rapat koordinasi tersebut merupakan upaya untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Maluku. Melalui pertemuan tersebut, diharapkan akan tercapai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan pembangunan di Provinsi Maluku.
Selain itu, rapat koordinasi ini juga menjadi ajang untuk berbagi informasi dan pengalaman antara kepala daerah se-Provinsi Maluku. Dalam rapat ini, para kepala daerah dapat saling bertukar pendapat, memberikan masukan, dan mencari solusi bersama untuk memajukan Provinsi Maluku.
Rapat koordinasi kepala daerah seperti ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan pembangunan di Provinsi Maluku dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
Selain itu, rapat ini juga menjadi wadah untuk mendapatkan arahan dan bimbingan langsung dari Menteri Dalam Negeri sebagai pemimpin rapat. Dengan adanya arahan dan bimbingan tersebut, diharapkan kepala daerah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
Dalam rapat koordinasi ini, berbagai isu dan masalah penting dibahas, seperti inflasi, realisasi APBD, persiapan Pemilu 2024, dan NPHD. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat sangat serius dalam mendukung pembangunan dan kemajuan Provinsi Maluku.
Dengan berakhirnya rapat koordinasi ini, diharapkan semua peserta dapat membawa pulang berbagai informasi dan arahan yang diperoleh dalam rapat ini. Dengan demikian, mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam memajukan Provinsi Maluku.