JURNALIS : GILBERT PASALBESSY
POST AMBON NEGERI SULI – Dugaan mafia tanah di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, mulai menjadi perhatian serius. Sengketa tanah Dati Hatutona seluas 3.020 meter persegi kini menyeret perhatian kepada Raja Negeri Suli, Habel H. Suitela, S.Pd., dan Kepala Saniri Negeri Suli, Gerardus Johannes Alputila.
Dua kali pertemuan di Kantor Negeri Suli belum juga mampu membuka tabir kepemilikan tanah tersebut. Persoalan justru semakin tajam ketika Richard Daniel Salampessy mengaku memiliki dokumen sejarah dan silsilah keluarga, sementara Oktofelix Saul Salampessy mengklaim membeli tanah tersebut karena telah memiliki sertifikat.
Richard mengaku kecewa karena hingga dua kali pertemuan bersama kuasa hukum masing-masing pihak, belum ada penjelasan konkret mengenai asal-usul hak dan dasar kepemilikan tanah yang disengketakan. Sabtu (21/11/26)
Sorotan semakin menguat setelah Oktofelix Saul Salampessy menyebut proses pembelian tanah dilakukan melalui Dr. Roy Prabowo Lenggono, S.H., M.M., M.Kn., dengan disaksikan langsung oleh Raja Negeri Suli dan Ketua Saniri Negeri Suli.
Pernyataan ini membuka pertanyaan serius: apakah transaksi tersebut telah melalui prosedur yang benar? Apa dasar kewenangan pihak-pihak yang hadir? Dan bagaimana mungkin tanah yang masih dipersoalkan riwayat kepemilikannya dapat diperjualbelikan tanpa seluruh dasar haknya dijelaskan secara terbuka?
Di tengah munculnya dugaan mafia tanah, keberadaan dokumen “Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 595.1/080/NS/VII/2026” juga menjadi perhatian. Dasar penerbitan, riwayat penguasaan, batas tanah, serta kewenangan penandatanganannya perlu diperiksa secara menyeluruh.
RICHARD BAWA DOKUMEN SEJARAH, OKTOFELIX DIMINTA BUKTIKAN ASAL-USUL TANAH
Richard Daniel Salampessy mengaku mengantongi sejumlah dokumen penting berupa silsilah keluarga dan arsip historis, termasuk dokumen asli peninggalan Belanda yang menurut keterangannya memuat catatan sejarah dari tahun 1097 hingga 1814.
Dokumen tersebut diklaim memiliki hubungan dengan riwayat kepemilikan tanah Dati Hatutona.
Sementara itu, Oktofelix Saul Salampessy menyatakan dirinya membeli tanah tersebut karena disebut telah memiliki sertifikat melalui Dr. Roy Prabowo Lenggono, S.H., M.M., M.Kn.
Namun, menurut Richard, dalam dua kali pertemuan Oktofelix belum memperlihatkan dokumen yang diminta untuk menjelaskan asal-usul hak atas tanah tersebut.
Di sinilah persoalan dugaan mafia tanah tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebab, yang harus dibuka bukan hanya siapa yang membeli dan siapa yang menjual, melainkan bagaimana tanah itu pertama kali dikuasai, siapa pemegang hak sebelumnya, serta bagaimana sertifikat tersebut diterbitkan dan dialihkan.
Sertifikat tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pemeriksaan riwayat tanah. Setiap dokumen harus dapat diuji keabsahan dan proses penerbitannya.
RAJA DAN KEPALA SANIRI DISOROT, DUGAAN MAFIA TANAH MENUNGGU JAWABAN
Nama Raja Negeri Suli, Habel H. Suitela, S.Pd., dan Kepala Saniri Negeri Suli, Gerardus Johannes Alputila, kini berada dalam sorotan karena disebut hadir menyaksikan proses pembelian tanah tersebut.
Publik membutuhkan penjelasan: apakah kehadiran keduanya sebatas menyaksikan transaksi atau terdapat peran administratif dalam proses penguasaan dan peralihan tanah?
Jika memang ada dasar kewenangan dan dokumen yang mendukung transaksi, mengapa semuanya belum dijelaskan secara terang dalam penyelesaian sengketa ini?
Dugaan mafia tanah tidak boleh dibiarkan menjadi kabut yang menutupi persoalan sebenarnya. Apabila seluruh proses telah sesuai aturan, tunjukkan dokumennya. Apabila terdapat persoalan kewenangan atau administrasi, harus ada pemeriksaan yang transparan.
Jabatan Raja dan Kepala Saniri bukan jaminan bahwa proses peralihan tanah otomatis sah. Keduanya justru dituntut memberikan pertanggungjawaban administratif dan penjelasan sesuai kapasitas masing-masing.
SENIN, 23 NOVEMBER 2026: PERTEMUAN KETIGA MENJADI UJIAN
Richard Daniel Salampessy menegaskan tidak ingin sengketa ini terus berlarut-larut. Jika pertemuan ketiga pada Senin, 23 November 2026, kembali tidak menghasilkan penjelasan dan pembukaan dokumen yang menjadi dasar klaim kepemilikan, dirinya siap membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
Ia menyebut akan meminta aparat penegak hukum memeriksa proses penerbitan hak atas tanah, termasuk dugaan pemalsuan dokumen atau sertifikat apabila ditemukan bukti yang mendukungnya.
Langkah hukum tersebut diharapkan dapat mengungkap seluruh rantai perolehan hak, proses transaksi, kewenangan pihak yang terlibat, serta kemungkinan penyimpangan dalam administrasi pertanahan.
Sengketa ini bukan sekadar persoalan perebutan 3.020 meter persegi tanah. Persoalan yang jauh lebih besar adalah jangan sampai praktik mafia tanah berlindung di balik dokumen administratif, transaksi jual beli, atau kewenangan jabatan yang belum teruji keabsahannya.
NEGERI SULI MENUNGGU KEBENARAN, BUKAN SEKADAR PENGAKUAN
Richard menginginkan kejelasan tertulis dari Pemerintah Negeri Suli mengenai status dan riwayat tanah Dati Hatutona agar dapat melanjutkan proses pengurusan sertifikat berdasarkan ketentuan hukum.
Namun, semua pihak harus membuktikan klaim masing-masing. Dokumen sejarah yang dibawa Richard harus diperiksa, begitu pula sertifikat dan dokumen perolehan yang diklaim Oktofelix.
Raja Negeri Suli Habel H. Suitela, S.Pd., dan Kepala Saniri Negeri Suli Gerardus Johannes Alputila juga perlu memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan mereka sebagaimana disebut dalam pengakuan Oktofelix.
Sebab, jika dugaan mafia tanah benar-benar memiliki dasar, persoalan ini tidak boleh berhenti pada pertemuan demi pertemuan tanpa kepastian. Sebaliknya, jika tidak terdapat pelanggaran, pembuktian terbuka akan menjadi jalan untuk membersihkan nama pihak-pihak yang disorot.
Kini, masyarakat menunggu: siapa yang benar-benar memiliki dasar hak atas tanah Dati Hatutona? Dari mana asal-usul sertifikat yang dipersoalkan? Dan apakah ada penyimpangan dalam proses transaksi yang harus diusut?
Kebenaran harus dibuka. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
