Post Ambon — Dalam menghadapi ancaman bencana alam yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmennya terhadap penguatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Kerja (RAKER) perdana Kelompok Masyarakat Siaga Bencana (KMSB) Kota Ambon yang berlangsung di Balai Pertemuan Desa Galala (lokasi Bwa JMP), Kamis (12/6/2025).
Mewakili Wali Kota Ambon, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Ronald Lekransy, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Lekransy menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat sebagai garda terdepan dalam menghadapi potensi bencana yang kini kian tak terduga.
> “Isu lingkungan kini menjadi masalah yang sangat serius. Bila tidak kita antisipasi secara kolektif dan berkelanjutan, maka dampaknya bisa sangat destruktif—bukan hanya terhadap harta benda, tapi juga terhadap nyawa manusia,” ujar Lekransy di hadapan para peserta rapat kerja.
Dalam pernyataannya, Lekransy menggarisbawahi bahwa perubahan iklim telah menimbulkan dampak yang nyata di berbagai wilayah, termasuk di Ambon. Cuaca ekstrem, banjir rob, banjir bandang, tanah longsor, hingga kebakaran hutan menjadi fenomena yang semakin sering terjadi. Di sisi lain, proses deforestasi dan alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi permukiman menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem, yang kemudian memicu krisis air tanah dan meningkatnya volume air permukaan saat musim hujan tiba.
> “Ketika ruang terbuka hijau digantikan oleh beton dan aspal, ketika hutan ditebang tanpa kendali, kita bukan hanya kehilangan paru-paru kota, tapi juga kehilangan kemampuan alam untuk meredam bencana,” tegasnya.
RAKER KMSB ini disebut Lekransy sebagai momentum strategis untuk membangun kesamaan persepsi dan arah gerak organisasi dalam merespons isu-isu kebencanaan secara lebih terukur dan sistematis. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang, berbasis data, dan dapat dievaluasi secara berkala agar forum ini tidak hanya menjadi simbol seremonial, melainkan ujung tombak penanggulangan bencana yang nyata di tingkat desa dan kelurahan.
> “Forum ini harus menjadi penggerak dari bawah. Dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Tidak cukup hanya hadir, tetapi harus berdaya dan berdampak,” kata Lekransy.
Menurutnya, semangat ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyebut bahwa setiap upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
Lekransy juga menambahkan bahwa perencanaan yang matang dari forum ini harus dapat diterjemahkan dalam program-program nyata yang terukur dan dapat ditinjau ulang dari waktu ke waktu untuk peningkatan efektivitas kerja.
> “Kalau kita bicara mitigasi dan adaptasi, maka strategi tidak bisa reaktif. Harus antisipatif. Dan di sinilah peran KMSB sangat vital,” tambahnya.
Atas inisiatif penyelenggaraan RAKER ini, Pemerintah Kota Ambon menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada KMSB. Lekransy menyebut forum ini sebagai langkah progresif dalam memperkuat sistem ketahanan bencana yang berbasis komunitas.
> “Pemerintah Kota Ambon menaruh harapan besar bahwa forum KMSB ini akan menjadi motor penggerak utama dalam upaya penyelamatan dan perlindungan masyarakat. Kita harus pastikan, tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam upaya mitigasi bencana,” pungkasnya.
Kegiatan RAKER perdana ini diharapkan akan melahirkan rekomendasi dan peta jalan kerja yang konkret bagi KMSB dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana di Kota Ambon ke depan. Dengan semakin masifnya tantangan ekologis, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kebutuhan yang tak bisa ditunda.