Raja difinitif HATIWE BASAR
POSTAMBON.COM — Pernyataan pejabat Pemerintah Negeri Hative Besar, Nuansa Joi Sangadji, yang menyebut proses pelantikan Raja Definitif akan terlaksana tanpa kendala pada tahun 2025, tampaknya bertolak belakang dengan realita yang terjadi di lapangan.
📌 Juli 2025 — Tuduhan Terbuka di Forum Resmi 7 Juli 2025: Rapat Pemerintah Negeri & Saniri membahas PAD dan keuangan negeri. Heppy Leonardo Lelapary, Wakil Saniri Negeri, menuding: Johanis Helaha menerima Rp40 juta dari PLN untuk pribadi. Helaha juga dituduh menggelapkan Rp250 juta dari penjualan tanah milik Jance Laisatamu.
Alih-alih berjalan mulus, Negeri Hative Besar justru tengah diguncang konflik internal dan tudingan serius antar tokoh adat yang berujung pada laporan hukum. Fakta ini mencuat setelah “Drs. Johanis Helaha”, mantan Raja Negeri Hative Besar, “melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah” kepada pihak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Jumat (18/7/25)
📌 8 Juli 2025 — Helaha Resmi Lapor Polisi Johanis Helaha menyampaikan laporan tertulis ke Polresta Ambon atas dugaan fitnah & pencemaran nama baik. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai manipulasi fakta dan serangan personal menjelang penetapan raja.
Dalam laporannya, Helaha mengungkap bahwa dirinya menjadi sasaran tuduhan sepihak oleh Wakil Saniri Negeri, “Heppy Leonardo Lelapary”, dalam sebuah rapat resmi pada Senin, 7 Juli 2025 lalu. Dalam forum tersebut, Lelapary secara terbuka menuduh Helaha menerima dana kompensasi dari PLN sebesar Rp40 juta untuk kepentingan pribadi. Tak hanya itu, Helaha juga dituding menggelapkan dana Rp250 juta dari penjualan tanah milik keluarga Laisatamu.
📌 Juli 2025 — Tuduhan Terbuka di Forum Resmi 7 Juli 2025: Rapat Pemerintah Negeri & Saniri membahas PAD dan keuangan negeri. Heppy Leonardo Lelapary, Wakil Saniri Negeri, menuding: Johanis Helaha menerima Rp40 juta dari PLN untuk pribadi. Helaha juga dituduh menggelapkan Rp250 juta dari penjualan tanah milik Jance Laisatamu.
> “Semua tuduhan itu tidak berdasar. Uang PLN yang disebut justru sudah disetor ke kas negeri sebanyak Rp80 juta, bahkan telah diputuskan untuk dikembalikan kepada ahli waris melalui rapat resmi tahun 2017,” tegas Helaha dalam keterangannya kepada media.
📌 2017 — Dana Kompensasi PLN Keputusan rapat Saniri & Pemerintah Negeri Hative Besar (31 Juli 2017) menyatakan: Dana kompensasi PLN sebesar Rp80.000.000 dimasukkan ke kas negeri. Dana tersebut diputuskan untuk dikembalikan kepada ahli waris George Tuhuleuruw. Saat itu, Drs. Johanis Helaha masih menjabat sebagai Raja Negeri. Ia menyayangkan cara-cara tidak etis yang dilakukan di ruang publik untuk menjatuhkan reputasi tokoh adat tanpa fakta dan data yang valid.
> “Saya tidak akan tinggal diam ketika kehormatan saya sebagai mantan raja dan tokoh adat diinjak-injak demi kepentingan kelompok tertentu,” lanjutnya.
Laporan polisi yang dilayangkan Helaha secara langsung membantah klaim Sangadji yang menyebut tidak ada hambatan dalam proses pengangkatan Raja Definitif. Situasi terkini justru menunjukkan “terjadinya perpecahan tajam di tubuh Saniri Negeri dan pemerintahan adat”, yang dapat menghambat atau bahkan memperkeruh proses pengangkatan tersebut.
📌 27 Juli 2025 — Klaim Pelantikan Tanpa Hambatan Dalam peluncuran Tim Jaga Negeri, Pejabat Negeri Nuansa Joi Sangadji menyatakan: “Proses Raja Definitif akan dilantik tahun ini tanpa kendala.” Klaim ini bertentangan dengan situasi nyata: Ada laporan hukum aktif, Konflik internal belum selesai, Tudingan korupsi & fitnah sedang diselidiki.
Lebih dari itu, perbedaan pandangan terkait mata rumah parentah yang sah — yakni antara “mata rumah Tole dan Mandalisa” — belum menemukan titik temu yang disepakati semua pihak. Kondisi ini tentu saja bertolak belakang dengan pernyataan yang menyebut “tidak ada kendala”.
Berbagai kalangan masyarakat adat pun mulai bersuara atas inkonsistensi informasi dan kegamangan arah kepemimpinan negeri.
> “Bagaimana bisa dilantik raja tahun ini kalau di dalam negeri sendiri masih saling tuding dan saling lapor? Ini bukan suasana yang sehat untuk pelantikan raja adat,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini menggambarkan bahwa klaim Pemerintah Negeri Hative Besar soal pelantikan raja tahun 2025 **tidak mencerminkan realitas di lapangan**, dan berpotensi menyesatkan opini publik jika tidak diklarifikasi secara menyeluruh.
📌 2023–2024 — Dualisme Mata Rumah Ketegangan muncul antara Mata Rumah Tole dan Mata Rumah Mandalisa, dua keluarga parentah yang diakui. Tidak ada kesepakatan final soal siapa yang berhak mencalonkan raja definitif.
“Untuk itu, proses pengangkatan Raja Hative Besar harus ditempuh dengan cara-cara yang transparan, damai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat, bukan melalui manipulasi narasi atau saling tuding di ruang publik.”
⚠️ FAKTA TERKINI
Negeri Hative Besar masih dalam krisis kepercayaan dan polarisasi kepemimpinan.Pelantikan Raja definitif tidak mungkin dilakukan secara damai jika konflik ini tidak diselesaikan secara adat dan hukum.
📣 Catatan Akhir
🛑 Klaim “tidak ada kendala” adalah narasi politis yang tidak mencerminkan realitas hukum dan sosial yang sedang berlangsung di Negeri Hative Besar
.
About The Author
