“Pemkot Ambon Tepis Kritik DPRD: Program Prioritas Sudah Berjalan Sejak Hari Pertama”

0
8164
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":[],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"ai_enhance":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

PostAmbon.com – Desakan terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk segera menata kawasan Pasar Mardika, Kecamatan Sirimau, kembali mencuat. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar, secara tegas meminta Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dan Wakil Wali Kota Ely Toisutta untuk segera mengambil langkah konkret demi mengatasi semrawutnya kondisi pasar terbesar di kota tersebut.

Gunawan menilai kawasan Pasar Mardika kini berada dalam kondisi yang tidak tertata, dengan trotoar dan area terminal yang beralih fungsi menjadi lapak-lapak pedagang. “Kalau pimpinan takut ambil tindakan karena alasan popularitas, lebih baik mundur. Kota ini butuh ketegasan, bukan pencitraan,” tegas Gunawan dalam pernyataannya yang dikutip dari salah satu media lokal pada Selasa (8/4/25).

Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, yang juga menjadi juru bicara resmi Pemkot, menegaskan bahwa penataan Pasar Mardika merupakan agenda prioritas yang telah berulang kali disampaikan oleh Wali Kota dalam berbagai kesempatan, termasuk saat apel pagi di Balai Kota, Senin (8/4/25).

“Penertiban akan dilakukan setelah Idulfitri dan saat ini tengah dalam proses koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku. Langkah-langkah teknis dan administrasi juga sedang disiapkan,” ujar Lekransy.

Ia juga menekankan bahwa Pemkot tidak tinggal diam, melainkan tengah berupaya agar proses penertiban dapat berjalan secara persuasif dan humanis, demi menghindari gesekan antara pihak pemerintah dan masyarakat, khususnya para pedagang.

Menurut Lekransy, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, telah diberi arahan untuk menyampaikan surat pemberitahuan dan himbauan kepada para pedagang sebelum proses penertiban dilaksanakan. Bahkan, Wali Kota sendiri direncanakan akan turun langsung memimpin jalannya penertiban sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menata kawasan tersebut.

Menanggapi narasi bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota belum melakukan terobosan signifikan sejak dilantik pada 20 Maret 2025 lalu, Lekransy membantah keras. “Sudah banyak hal yang dilakukan oleh pasangan ‘Beta Par Ambon’ ini. Masyarakat bisa merasakan perubahan tersebut karena ruang komunikasi antara Pemkot dan warga selalu terbuka,” jelasnya.

Salah satu bukti komitmen Pemkot, lanjut Lekransy, adalah langkah strategis dalam efisiensi anggaran di tubuh OPD guna memastikan seluruh program dan kebijakan benar-benar berpihak pada pelayanan masyarakat.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah mengoptimalkan berbagai sektor, mulai dari pengelolaan sampah, penambahan armada pengangkut, penertiban parkir liar, pemasangan CCTV dan WiFi di ruang publik, hingga mendukung pertumbuhan UMKM dan sektor pariwisata lokal.

Lekransy turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang aktif mengingatkan dan mengawal kinerja Pemkot. “Kami percaya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci membangun Ambon yang lebih baik, nyaman, dan tertib bagi semua,” pungkasnya.