POSTAMBON.COM – Hujan deras yang mengguyur Kota Ambon tak hanya menimbulkan kewaspadaan warga terhadap potensi bencana. Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon pun merasakan dampak langsungnya, bahkan mengancam kelancaran pelayanan publik. Ironisnya, kantor pimpinan tertinggi daerah itu sendiri menjadi korban, dengan kebocoran melanda sejumlah ruangan vital.
Salah satu titik terdampak parah adalah ruang kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang berlokasi di lantai tiga gedung pemerintahan. Kepala BKD Kota Ambon, Stieven Dominggus, mengonfirmasi kerusakan yang terjadi, menggemakan keluhan yang sebelumnya juga disampaikan Walikota Bodewin Melkias Wattimena.
“Kondisinya memprihatinkan. Di BKD lantai tiga, kebocoran air hujan memaksa kami memindahkan meja kerja dua Kepala Bidang ke pinggir ruangan,” papar Dominggus dalam keterangan pers di Ruang Vlesingen, Senin (7/7/2025). Turut hadir Plt Kadis Kominfo Ronald Lekransy dan Kadis Pendidikan Ferdinandus Taso.
“Berkas Tersandera dan Ruang Sempit”
Dominggus mengungkapkan, kebocoran bukan satu-satunya masalah. Aktivitas BKD yang menjadi ujung tombak pengelolaan sumber daya aparatur justru “tersandera” oleh kondisi fisik ruangan. “Kami benar-benar tersandera oleh berkas-berkas kepegawaian fisik. Meski sudah ada digitalisasi, arsip fisik tetap harus kami simpan dan kondisi ruangan seperti ini sangat mengkhawatirkan,” jelasnya.
Masalah bertambah pelik dengan ruangan yang sudah tidak mampu menampung jumlah pegawai yang ada. Dominggus menegaskan bahwa over kapasitas menjadi perhatian serius Pemkot Ambon.
Rekrutmen CPNS “Ditutup Paksa”
Menghadapi keterbatasan ruang dan sumber daya, Pemkot Ambon terpaksa mengambil langkah drastis. “Kami telah menyampaikan kepada Pak Walikota, untuk periode pertama ini, rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur umum ‘tidak akan dibuka’,” tegas Dominggus. Keputusan ini murni akibat gedung dan ruangan yang sudah melebihi kapasitas tampung.
Fokus prioritas, lanjutnya, saat ini adalah mengelola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang merupakan mantan CPNS tidak lolos tahun sebelumnya. “Ini upaya menyehatkan pertumbuhan jumlah pegawai. Membuka jalur umum saat ini mustahil, secara fisik ruangan kami tidak sanggup,” imbuhnya.
“Strategi Penyusutan dan Realitas Keuangan”
Lantas, bagaimana strategi menyeimbangkan jumlah pegawai? Dominggus menyebutkan angka natural wasit: sekitar 250 pegawai Pemkot Ambon pensiun setiap tahunnya, belum termasuk mutasi keluar. “Dengan menunda sementara jalur umum, jumlah pegawai diharapkan akan berkurang secara bertahap,” ujarnya.
Namun, dia menekankan bahwa penyusutan ini tidak lepas dari realitas anggaran. “Lonjakan jumlah pegawai ‘ ‘harus’ disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ini adalah prinsip dasar pengelolaan kepegawaian yang sehat,” pungkas Dominggus, menggarisbawahi dilema klasik antara kebutuhan SDM dan keterbatasan infrastruktur serta anggaran yang dihadapi Pemkot Ambon di tengah terpaan cuaca ekstrem.
About The Author
