Post Ambon – Harapan publik untuk keadilan tercoreng dalam sidang putusan kasus korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020-2022. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon menjatuhkan vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap tiga terdakwa, Askam Tuasikal, Oktovianus Noya, dan Munnaidi Yasin. Senin (19/02/2024)
Askam Tuasikal, sang dalang di balik korupsi ini, hanya dihukum 5 tahun penjara, jauh dari tuntutan JPU 10 tahun. Oktovianus Noya, bendahara dinas yang menjadi kaki tangannya, dihukum 4 tahun penjara, jauh dari tuntutan 8 tahun. Sedangkan Munnaidi Yasin, PPTK dana BOS yang turut membantu, divonis 5 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan 7 tahun.
Ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah menilap dana BOS senilai total Rp. 3.978.294.179,94. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku Tengah ini malah dikorupsi untuk kepentingan pribadi.
Ironisnya, majelis hakim hanya mewajibkan Askam Tuasikal membayar uang pengganti Rp. 1.823.914.179,94, Oktovianus Noya Rp. 589.380.000, dan Munnaidi Yasin Rp. 1.565.000.000. Jumlah ini jauh dari total kerugian negara yang ditimbulkan.
Putusan ini bagaikan tamparan keras bagi penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Masyarakat Maluku Tengah yang telah dirugikan akibat korupsi dana BOS merasa kecewa dan marah. JPU Junita Sahetapy pun menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.
“Vonis ini sangatlah ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat Maluku Tengah yang telah dirugikan akibat korupsi dana BOS,” ungkap Junita.
Publik menilai putusan ini sebagai bukti lemahnya penegakan hukum terhadap koruptor di Maluku. Masyarakat pun mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, terutama di sektor pendidikan.
Kasus ini menjadi contoh buruk bagi dunia pendidikan dan mencoreng citra pemerintah daerah. Vonis ringan ini dikhawatirkan akan memicu terjadinya kembali kasus korupsi di masa depan.
Melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Masyarakat merasa bahwa hukum tidak berpihak pada rakyat dan hanya melindungi para koruptor.
Menyebabkan efek domino di mana koruptor lain akan berani melakukan tindakan serupa karena yakin akan mendapatkan hukuman ringan.
Memperlambat kemajuan pendidikan di Maluku Tengah. Dana BOS yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan malah dikorupsi, sehingga menghambat kemajuan pendidikan di daerah tersebut.
Tuntutan Publik:
Mahkamah Agung diharapkan dapat membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Ambon dan memberikan vonis yang lebih berat kepada para terdakwa.
Pemerintah perlu memperkuat komitmennya dalam memberantas korupsi, terutama di sektor pendidikan.
Masyarakat perlu terus mengawasi dan melaporkan segala bentuk dugaan korupsi kepada aparat penegak hukum.
Kesimpulan:
Putusan ringan terhadap koruptor dana BOS Maluku Tengah merupakan tragedi bagi keadilan dan pendidikan di Indonesia. Masyarakat dan pemerintah harus bersatu untuk melawan korupsi dan memastikan bahwa para koruptor mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.