POSTAMBON.COM – Aksi demonstrasi yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Maluku di depan kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku pada Rabu (9/7/2025) berlangsung panas. Mahasiswa menuntut transparansi dan komitmen nyata dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di Kabupaten Buru Selatan yang hingga kini terabaikan sejak dimekarkan 17 tahun silam.
Ketua DPD IMM Maluku, Abubakar Mahu, dengan tegas menyuarakan keresahan masyarakat Buru Selatan yang hidup dalam keterisolasian akibat infrastruktur jalan yang tak kunjung diperhatikan. Namun, respons dari pihak BPJN Maluku—khususnya Kepala Balai, Moch. Iqbal Tamher—dinilai sangat mengecewakan BPJN Maluku
> “Kami sudah menunggu cukup lama, tapi kepala balai tidak mau menemui kami. Bahkan kami hanya diminta untuk menunggu tanpa kepastian. Beliau sama sekali tidak ingin menemui kami,” tegas Abubakar dalam orasinya.
Kekecewaan massa pun meluap. Situasi menjadi tegang hingga terjadi adu mulut antara mahasiswa dan petugas keamanan. Bentuk protes makin keras saat sejumlah mahasiswa membakar ban bekas di depan kantor BPJN sebagai simbol kekecewaan terhadap institusi yang dinilai tidak memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan rakyat di daerah terpencil.
Meski sempat memanas, akhirnya Kabag Humas BPJN Maluku, Astrid Alfons, turun tangan dan memediasi pertemuan singkat dengan Ketua IMM. Dalam dialog tersebut, Astrid berjanji akan menjadwalkan pertemuan resmi antara IMM dan Kepala BPJN. Namun janji ini hanya akan bermakna jika benar-benar ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan.
Abubakar Mahu menyampaikan bahwa sejak Buru Selatan dimekarkan tahun 2008, pembangunan jalan di enam kecamatannya praktis stagnan. Akses ke desa-desa dan ibu kota kabupaten masih sulit dilalui, bahkan hampir terputus total. Situasi ini berdampak langsung pada ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan masyarakat setempat.
Abubakar Mahu dengan lantang menyebut bahwa “kinerja Satker Wilayah 1 BPJN Maluku di bawah koordinasi Abdul Hamid Payapo” patut dipertanyakan. Satker ini dianggap lamban, minim pengawasan, dan tidak menunjukkan inisiatif konkret dalam memperjuangkan hak infrastruktur dasar masyarakat Buru Selatan.
> “Kami menilai Satker Wilayah 1 seolah bermain-main dalam hal serius seperti pembangunan jalan. Ini bukan sekadar proyek, ini tentang hidup dan masa depan masyarakat,” tegas Abubakar.
Abubakar Mahu juga menuntut agar Kepala BPJN Maluku, Moch. Iqbal Tamher, “menegur keras Abdul Hamid Payapo dan mengevaluasi total kinerja Satker 1.” Sudah saatnya kepala balai berhenti hanya menjadi simbol birokrasi, dan mulai menunjukkan komitmen serius membangun Maluku secara merata.
Dalam pernyataan sikapnya, IMM mengingatkan bahwa “pembangunan infrastruktur jalan adalah kunci kemajuan ekonomi daerah”. Tanpa akses jalan yang memadai, distribusi pangan, pengembangan sektor pertanian, pendidikan, hingga kesehatan akan lumpuh.
> “Kami meminta perhatian serius dari pemerintah pusat. Jangan biarkan Maluku—terutama Buru Selatan—menjadi anak tiri pembangunan nasional. Negara harus hadir secara nyata, bukan hanya lewat janji,” tutup Abubakar.
Abubakar Mahu berencana menyerahkan bukti-bukti fisik kerusakan dan keterisolasian akses jalan di Buru Selatan dalam pertemuan resmi mendatang. Mereka berharap janji pertemuan tidak menjadi formalitas belaka, tetapi menjadi awal dari gerakan konkret yang berpihak pada keadilan pembangunan.
- Catatan Redaksi:
Kritik terhadap institusi publik seperti BPJN bukanlah bentuk permusuhan, melainkan cerminan dari peran kontrol masyarakat terhadap negara. Mahasiswa hadir sebagai suara rakyat yang tak terdengar, dan selayaknya tuntutan mereka dijadikan bahan introspeksi bagi para pemangku kebijakan, bukan dianggap sebagai gangguan semata.
About The Author
