M.J.Booi, Ketua IMM
POST AMBON.COM — Aksi gabungan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) hari ini mengguncang Polda Maluku dan Pengadilan Negeri Ambon. Massa menuntut penjelasan atas dugaan penyimpangan dalam eksekusi lahan di Dusun Kebun Cengkeh–Amahusu.
Mahasiswa mempersoalkan kinerja Kabag OPS, Wakapolres, dan Kapolres Ambon yang mereka nilai sebagai penyebab penundaan eksekusi hingga tiga kali. Mereka menilai kasus ini penuh kejanggalan dan berpotensi mengandung konflik kepentingan. Rabu (10/12/25)
Pertemuan di Polda: Kapolda Ikut Turun Tangan
Perwakilan mahasiswa diterima Wadir Intelkam Frans Duma, Kasat Intel Darmawan, dan Kasubdit III Ditintelkam Mussad. Dalam forum itu, Wadir Intelkam menerima telepon dari Kapolda Maluku yang menyatakan perhatian khusus terhadap kasus tersebut.
Pemohon eksekusi diketahui telah melapor ke Kapolda via WA resmi dan ke Propam Polri. Laporan itu kini masuk dalam penanganan Biro Paminal Divpropam Polri.
Mahasiswa Geruduk PN Ambon
Massa mempertanyakan pembatalan eksekusi 4 Desember, dasar pelaksanaan eksekusi 8–9 Desember, serta perbedaan data jumlah rumah yang dieksekusi.
Tuntutan IMM & PMII
A. Kepada Kepolisian
- Mutasi Kabag OPS, Wakapolres, Kapolres.
- Usut dugaan rekayasa penundaan eksekusi.
- Tindak pihak yang menghambat putusan inkracht.
- Usut dugaan konflik kepentingan Kabag OPS.
- Klarifikasi bocoran surat permohonan pengamanan.
- Pengamanan dialihkan ke TNI/Polda bila Polresta tak netral.
B. Terkait Eksekusi
- Putusan inkracht wajib dijalankan.
- PN diminta meluruskan perbedaan data rumah.
- Pembatalan eksekusi 4 Desember harus transparan.
C. Laporan Pemohon
- Laporan WA ke Kapolda harus ditindaklanjuti.
- Proses Propam wajib tuntas.
- Mabes Polri diminta mengawal kasus ini.
Kesimpulan
Dengan laporan ke Kapolda, Propam, hingga Paminal Mabes Polri, kasus penundaan eksekusi Amahusu kini masuk pengawasan internal kepolisian dan menjadi isu nasional.
POST AMBON akan terus mengawal perkembangan kasus ini.
About The Author
