Oleh Redaksi NASIONALL · Dipublikasikan 29 September 2025 · Kategori: Investigasi
POSTAMBON – Gelombang desakan publik kembali mencuat terkait pembabatan hutan penyangga di kawasan Waiheru, Kota Ambon. Sejumlah media menyoroti persoalan ini; warga curiga ada keterlibatan oknum politisi yang turun langsung mengatur penebangan.
Warga Marah, DPRD Hanya ‘Kaget’
Informasi tentang keterlibatan petugas partai dan oknum politikus cepat menyebar di Waiheru. Ironisnya, meski isu semakin panas, solusi konkret dari pemerintah dan aparat belum terlihat. Dugaan praktik kejahatan lingkungan ini justru dibiarkan tanpa penyelidikan serius.
“Kalau dibiarkan, bukan hanya banjir yang mengancam, tapi juga kerusakan ekosistem yang tak bisa dipulihkan,” tegas Ajmain Rumlus, Koordinator Aliansi Rakyat Bantu Rakyat Kota Ambon.
DPRD Dinilai “Mandul” dalam Fungsi Pengawasan
Aktivis menilai reaksi DPRD Kota Ambon hanya sebatas ekspresi publik. Tidak ada pemanggilan, tidak ada pembentukan tim investigasi, tidak ada langkah pengawasan yang berarti. “DPRD jangan sekadar kaget, tapi gunakan fungsi pengawasan. Kalau benar ada pihak politik yang bermain, bongkar tuntas,” ucap Ajmain.
Korban adalah Rakyat
Warga Waiheru yang menjadi korban banjir akibat hilangnya daerah resapan kini kehilangan kepercayaan kepada wakil rakyat. “Kami adalah korban banjir, hutan sudah habis ditebang. Siapa yang bertanggung jawab? Jangan sampai rakyat hanya jadi penonton kerusakan,” ujar salah satu tokoh muda setempat.
Desakan ke Aparat Penegak Hukum
Desakan agar kepolisian dan Kejaksaan turun tangan makin menguat. Publik menilai tanpa investigasi menyeluruh dari aparat, praktik pembabatan hutan akan terus meluas dan menimbulkan kerugian ekologis serta sosial yang besar.
Taruhan Kredibilitas DPRD
Kasus Waiheru bukan sekadar soal pohon yang ditebang. Ini soal kredibilitas DPRD Kota Ambon. Jika DPRD tetap bungkam, publik akan menilai lembaga legislatif itu turut bertanggung jawab atas pembiaran kejahatan lingkungan.
About The Author
