POST AMBON.COM — Dalam rangka meningkatkan kapabilitas perangkat daerah terhadap sistem pengelolaan keuangan berbasis digital, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon menggelar kegiatan Pembinaan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berlangsung di Hotel Manise, Rabu (4/6).
Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, hingga kelurahan. Fokus utama pembinaan adalah memperkuat sinergi antara tim perencana dan tim keuangan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Ambon, Reinaldo Maitimu, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam membangun kemandirian aparatur daerah dalam menjalankan fungsi perencanaan, penganggaran, serta pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel.
> “Kami ingin memastikan bahwa setiap perangkat daerah tidak hanya memahami teknis aplikasi SIPD, tetapi juga mampu mengintegrasikan data perencanaan dan anggaran secara tepat. Ini penting dalam mendorong tata kelola keuangan yang efektif dan berorientasi pada hasil,” tegas Reinaldo.
Untuk memperkuat sisi teknis pelaksanaan SIPD, BPKAD menghadirkan Arif Budi Santoso, narasumber dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri. Dalam pemaparannya, Arif memberikan penjelasan menyeluruh tentang sistematika kerja SIPD, termasuk pemetaan kendala umum di lapangan serta pendekatan solusi berbasis regulasi dan teknologi.
> “SIPD bukan sekadar alat bantu administratif, tapi bagian dari ekosistem tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Kami berharap Kota Ambon dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mengimplementasikan SIPD secara menyeluruh, dan pada akhirnya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,” jelas Arif.
Kegiatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman teknis, tetapi juga mempererat kolaborasi antarunit kerja dalam menyongsong era digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Dengan penguatan kapasitas yang berkelanjutan, Kota Ambon diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang adaptif, transparan, dan berbasis data.