POST Ambon — Dunia infrastruktur Maluku kembali diguncang, bukan oleh rubuhnya jembatan, melainkan oleh runtuhnya integritas pejabat publik. Sorotan kini tertuju kepada Ketua Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Ikbal, yang menunjukkan sikap tak profesional dalam merespons pertanyaan media terkait kontrak pengawasan teknis proyek jembatan senilai miliaran rupiah. Rabu (18/06/25)
Dalam pertemuan singkat di kantornya pada pukul 08:19 WIT, suasana mendadak memanas. Ikbal meledak emosi di hadapan wartawan, membantah keras keterlibatannya dalam kontrak tersebut.
“Saya tidak tahu kontrak apa itu! Jangan asal tuduh! Saya tidak tanda tangan apa-apa, ya! Jangan bawa-bawa nama saya seenaknya!” teriaknya dengan wajah memerah dan sorot mata tajam.
Sikap meledak-ledak itu memantik pertanyaan serius: Bagaimana mungkin seorang pimpinan tertinggi balai tidak mengetahui adanya penandatanganan kontrak resmi yang dilakukan di kantornya sendiri, dengan dokumentasi dan kehadiran pejabat penting lainnya?
Faktanya, kontrak pengawasan teknis proyek tersebut ditandatangani antara PPK Pengawasan dan pihak PT Bintang Inti Rekatama KSO PT Hasfarm Dian Konsultan. Penandatanganan itu disaksikan langsung oleh Kasubag Umum dan Tata Usaha BPJN Maluku, Telly Cappenberg, serta Kepala Satker P2JN, Julia O. Joris. Bahkan dalam acara tersebut, mereka sempat menyampaikan sambutan normatif, memuji sinergi penyedia jasa dan menekankan komitmen terhadap kualitas.
Namun, semua itu kini tampak seperti sandiwara belaka—dihiasi senyum palsu dan pujian kosong—ketika pucuk pimpinan justru menyangkal dan menghindar.
Ketika ditanya lebih lanjut oleh wartawan, Ikbal kembali membentak:
“Saya tidak ikut campur urusan itu! Kalau ada yang main proyek, bukan saya! Jangan cari-cari masalah!”
Ia pun meninggalkan ruangan dengan nada tinggi, dan menambahkan secara kasar:
“Saya tidak peduli, mau demo atau apa, saya tidak peduli lagi!”
Sembari meninggalkan wartawan yang masih bertanya, Ikbal memasuki mobil dinasnya dan pergi tanpa penjelasan.
Pernyataan brutal ini justru menyulut kecurigaan yang lebih dalam. Apakah benar Ikbal tidak tahu-menahu? Atau apakah sikap meledaknya adalah upaya menjauhkan diri dari potensi skandal yang tengah tumbuh di balik layar proyek?
Mengapa kontrak bisa berjalan tanpa persetujuan pimpinan tertinggi?
Apakah ini skenario untuk menciptakan kambing hitam saat proyek terindikasi bermasalah?
Mengapa seorang pejabat publik bersikap layaknya terdakwa di pengadilan?
Proyek ini mencakup rehabilitasi dan pembangunan jembatan di sejumlah titik strategis di Maluku. Namun, baru pada tahap awal pengawasan saja, proyek ini sudah dipenuhi amarah, penyangkalan, dan atmosfer gelap penuh keraguan.
Jika inilah wajah kepemimpinan BPJN Maluku di awal pelaksanaan proyek, publik patut khawatir:
Akankah jembatan-jembatan ini benar-benar kokoh menopang kepentingan rakyat?
Ataukah hanya menjadi pondasi rapuh tempat kelompok elit menumpuk kekayaan pribadi?
Yang jelas, rakyat Maluku berhak tahu — dan berhak mengawasi. Sebab transparansi adalah jembatan utama menuju keadilan.
Reporter TIM
#SkandalBPJN #PANCURIberjamaah #JembatanUangHilang #KorupsiJalanMaluku #IkbalTolakTanggungJawab #BalaiJalanMaluku #ProyekSiluman #KontrakMisterius #AmbonGempar #RakyatPantauProyek #TransparansiAtauTragedi #UangRakyatDiawas #TolakPencuriUangPublik