PostAmbon – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa berjanji akan mengambil langkah tegas terkait permasalahan tunggakan dan dugaan “rampok” gaji pegawai di Perusahaan Daerah (Perusda) Panca Karya. Lewerissa menegaskan menyatakan akan memanggil Direktur Perusda Panca Karya, Rusdy Ambon, guna meminta klarifikasi serta penjelasan atas persoalan tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Lewerissa setelah menerima laporan dan keluhan dari pegawai Perusda tersebut yang hingga kini belum mendapatkan gaji mereka.
“Saya sudah mendengar laporan dan keluhan mengenai tunggakan gaji pegawai di Perusda Panca Karya, dan saya akan memanggil Direktur untuk meminta penjelasan serta solusi atas permasalahan ini,” ujar Lewerissa, Jumat (7/3).
Lewerissa menegaskan tunggakan gaji pegawai adalah persoalan serius yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, kata dia, berkomitmen untuk melindungi hak-hak seluruh pekerja, termasuk para pegawai di Perusda Panca Karya.
Ia menegaskan lagi Direktur Perusda Panca Karya Rusdy Ambon harus memberikan laporan yang transparan dan bertanggung jawab mengenai penyebab tunggakan dan dugaan “rampok” gaji serta langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Ini bukan masalah sepele. Hak-hak pekerja harus dipenuhi, dan Pemprov Maluku tidak akan menolerir pelanggaran terhadap hak-hak pekerja,” tegas Lewerissa.
Belum diketahui secara pasti berapa jumlah pegawai yang mengalami tunggakan gaji dan total besaran tunggakan tersebut. Gubernur mengatakan bahwa ia akan meminta laporan rinci dari Direktur Perusda Panca Karya yang mencakup data akurat mengenai jumlah pegawai terdampak, besaran tunggakan gaji, serta penyebab utama permasalahan ini.
Selain itu, Gubernur Lewerissa juga menyoroti pentingnya manajemen keuangan yang baik dan transparan di tubuh Perusda Panca Karya. Ia meminta Direktur perusahaan daerah tersebut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen keuangan dan melakukan perbaikan jika diperlukan guna mencegah masalah serupa terjadi di masa mendatang.
“Manajemen keuangan yang baik dan transparan sangat penting untuk mencegah masalah seperti ini,” ujar Lewerissa.
Ia berharap pemanggilan Direktur Perusda Panca Karya bisa segera menghasilkan solusi konkret agar hak-hak pegawai terpenuhi. Pemprov Maluku, lanjutnya, akan terus mengawasi dan memastikan bahwa kesejahteraan para pegawai tetap menjadi prioritas.
Langkah tegas ini menunjukkan komitmen Pemprov Maluku dalam memastikan tata kelola perusahaan daerah yang baik dan bertanggung jawab serta menjamin kesejahteraan para pegawai. (*)