POST AMBON/ Seram Bagian Timur — Tekanan publik melalui pemberitaan media diduga menjadi pemicu realisasi program listrik di Desa Kilwow, Kecamatan Kiandarat. Setelah sebelumnya dilaporkan mandek, sedikitnya 13 rumah warga kini akhirnya teraliri listrik.
Sejumlah warga mengaku perubahan tersebut terjadi tak lama setelah persoalan ini mencuat ke publik. Selama bertahun-tahun, mereka hidup tanpa akses listrik yang memadai.
“Ada warga yang sudah 13 tahun tidak menikmati listrik. Baru sekarang mereka merasakan penerangan,” ujar Fandi, warga yang aktif melaporkan kondisi desanya.
Meski program mulai berjalan, persoalan baru justru muncul. Fandi menilai realisasi tersebut memperkuat dugaan bahwa program sebelumnya tidak dijalankan secara optimal sebelum mendapat sorotan publik.
Ia mendesak aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana Desa Kilwow.
Menurut dia, selama ini tidak pernah ada transparansi anggaran dari pemerintah desa kepada masyarakat. “Tidak ada keterbukaan. Warga tidak tahu anggaran desa digunakan untuk apa,” katanya.
Fandi juga mengaku sempat berkomunikasi dengan salah satu staf kantor desa. Dalam pernyataan yang disampaikan kepadanya, staf tersebut mengaku tidak mengelola dana secara langsung. Kamis (23/04/26)
“Semua uang yang masuk langsung diserahkan ke kepala desa,” ujar Fandi menirukan keterangan staf tersebut.
Di sisi lain, muncul pemberitaan bantahan dari media lain yang menyatakan program listrik telah berjalan sesuai rencana. Namun Fandi membantah narasi tersebut dan menilai informasi yang beredar tidak mencerminkan kondisi di lapangan.
Ia bahkan menduga terdapat upaya pembentukan opini untuk menutupi persoalan yang sebenarnya terjadi di desa.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Kepala Desa Kilwow terkait tudingan kurangnya transparansi anggaran maupun keterlambatan realisasi program listrik.
Sebagai catatan, pemerintah pusat melalui PLN sebelumnya telah mendorong pemerataan akses listrik di wilayah tertinggal, termasuk di Kabupaten Seram Bagian Timur. Namun implementasi di tingkat desa kerap menghadapi persoalan tata kelola dan pengawasan.
Kasus di Desa Kilwow menunjukkan bahwa pengawasan publik dan tekanan media masih menjadi faktor penting dalam mendorong akuntabilitas penggunaan dana desa
About The Author
