POSTAMBON.COM – Kesejahtaraan guru di Maluku umumnya masih relatif normal, namun pendapatan guru dari profesi hingga saat ini belum merata karena masih banyak sekolah digerakkan oleh guru – guru honorer yang belum berstandar atau minim dibandingkan kebutuhan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai guru.
Hal ini dibenarkan Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, DR. La Mansur, yang dihubungi media ini , Sabtu (25/11). “ kalau untuk ukuran sejahtera atau tidaknya guru tentu masih relatif, tapi kalau pendapatan dari profesi sebagai seorang guru tentu belum merata, “ akui DR La Mansur yang dihubungi saat hari Guru Nasional, Sabtu (25/11).
La Mansur, menyebutkan, guru di Maluku mulai dari tingkat TK sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat berjumlah 34.145 orang yang terdiri dari guru TK 2.076, SD 16.076, SMP 9.489, SMA 6.340 dan SMK 164 orang.
Menurutnya, di Maluku guru – guru di sekolah memerlukan asupan gizi yang baik agar bisa tampil maksimal di depan kelas, belum lagi perangkat ajar yang harus disiapkan guru sehingga mereka bisa memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Dari aspek ini terkadang tidak hanya sebatas semangat, tetapi guru harus mengeluarkan tambahan biaya.
Selain itu, kata dia, seiring kebijakan kementerian saat ini yang akan mencetak satu juta Aparatur Sipil Negera (ASN) PPPK harus dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah untuk merektrut para guru hononer khususnya yang telah memenuhi persyaratan.
Hal tersebut akui dia, merupakan sebuah upaya untuk menyelesaikan tantangan kekurangan guru sekaligus sebagai upaya memperbaiki kesejahtraan guru di Maluku khususnya guru – guru yang berada di daerah 3T atau daerah khusus.
Dia mengaku, tantangan minimnya sumber belajar bagi guru saat ini sudah tersedia pada Platforn Merdeka Mengajar (PMM) yang memungkinkan setiap guru di Indonesia terkoneksi satu sama lainnya sehingga bisa belajar bersama dan saling berbagi praktik yang baik.
Sementara untuk daerah khusus/3T yang belum tersedia koneksi internet, Kemeterian Pendidikan telah menyediakan sistem yang mereplikasi PMM, tetapi dapat di akses dan di operasikan secara offline (tanpa internet). Untuk sistem ini sudah aplikasikan di lima provinsi termasuk Maluku disamping mendorong upaya perluasan akses internet untuk menjangkau guru – guru yang ada di daerah 3T.
“ Dalam hal penyedian guru ASN P3K, provinsi Maluku termasuk yang paling progresif sejauh ini, tapi di satu sisi dari jumlah guru sudah cukup tentunya di harapkan pemerintah dapat memperhitungkan jumlah honorer yang ada,” ucapnya.
Di Maluku lanjut dia, tidak kurang dari 1.100 guru yang akan pensiun hingga 2024 nanti. Dengan demikian, salah satu opsi untuk mengisi kekurangan guru akibat pensiun ini harusnya guru – guru yang telah bersertifikat pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan harus diakomodir oleh pemerintah. Namun faktanya, sejauh ini kurang lebih 50 orang guru yang telah disipkan melalui jalur tersebut salah satunya karena rendahnya minat calon guru dan terbatasnya calon peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti jalur PPG.
“ Di Maluku kurang lebih 1.100 guru yang akan pensiun hingga 2024 nantinya. Olehnya itu, salah satu opsi untuk mengisi kekuarangan guru akibat pensiunan ini adalah guru – guru yang telah bersertifikat pendidik melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) harusnya diperhitungkan dan diakomodir untuk mengatisipasi kekurangan guru setiap tahunnya akibat pensiunan, “ tandasnya. (SP)