Post Ambon – hari yang menggemparkan bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar (KKT). Mantan Bupati KKT periode 2017-2022, PF, digelandang ke ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri (Kejari) KKT. Bukan untuk agenda biasa, PF diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp 1.092.917.664,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) yang mencoreng anggaran perjalanan dinas di Sekretariat Daerah (Setda) KKT tahun 2020.
Kasus ini bagaikan bom waktu yang meledak di tengah masyarakat KKT. Sejak awal tahun 2024, publik dibuat geram dengan skandal yang menyeret nama RBM (Sekretaris Daerah KKT) dan PM (Bendahara Setda KKT) sebagai tersangka. Kini, pemeriksaan PF semakin membuka kotak Pandora dan menguak kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam pusaran korupsi ini. Kamis (15/2/2024)
Selama 6,5 jam, PF dihujani 20 pertanyaan terkait RBM dan 18 pertanyaan terkait PM. Jaksa Penyidik Ricky Ramadhan Santoso, S.H., tak ingin melewatkan satu detail pun. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, mengorek informasi tentang modus operandi, aliran dana, dan peran PF dalam kasus ini.
PF, didampingi Penasihat Hukum Neles Serin, berusaha menjawab setiap pertanyaan dengan tenang. Namun, aura tegang dan rasa penasaran publik tak terhindarkan. Masyarakat KKT ingin tahu, apakah PF hanya sebatas saksi, ataukah akan terjerat dalam pusaran korupsi ini?
Kasus ini bagaikan badai yang menerjang KKT. Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah terguncang. Muncul keraguan dan pertanyaan besar tentang bagaimana anggaran perjalanan dinas bisa diselewengkan begitu masif.
Di sisi lain, kasus ini menjadi alarm bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap korupsi. Masyarakat KKT menaruh harapan besar pada Kejari KKT untuk mengusut kasus ini dengan tuntas dan transparan.
Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apakah PF akan menyusul RBM dan PM sebagai tersangka? Siapa saja pihak lain yang terlibat dalam kasus ini? Bagaimana Kejari KKT akan memastikan agar kasus ini diusut tuntas dan tanpa tebang pilih?
Pemeriksaan PF oleh Kejari KKT hanyalah babak awal dalam drama korupsi di KKT. Masih banyak babak yang harus dilalui untuk menguak seluruh kebenaran. Masyarakat KKT akan terus mengawasi dan menunggu hasil penyidikan. Kepercayaan publik hanya dapat dipulihkan dengan penegakan hukum yang tegas dan transparan.