Oplus_16777216
Post Ambon – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Ambon menyatakan sikap terkait tuduhan yang dialamatkan kepada Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengenai kedekatannya dengan organisasi kepemudaan (OKP). Ketua Umum IMM Cabang Ambon, M. Jumat Booy, menilai tuduhan itu keliru dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Booy menegaskan, dalam tata kelola pemerintahan modern, kepala daerah tidak bisa bekerja secara eksklusif. Kemitraan dengan OKP maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan bagian dari prinsip good governance yang menekankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta keberpihakan pada kepentingan publik. Selasa (16/9/25)
“Setiap OKP di Kota Ambon memiliki kedudukan yang sama di hadapan pemerintah. Tidak ada hak istimewa yang diberikan kepada IMM atau organisasi lain. Jadi, menuduh Wali Kota memiliki agenda terselubung adalah sikap yang jauh dari fakta,” kata Booy.
Ia menilai isu yang digiring sebagian pihak hanyalah upaya sistematis untuk mendelegitimasi kepemimpinan Bodewin Wattimena. Menurutnya, tuduhan seperti itu bisa menggerus kepercayaan masyarakat dan menimbulkan krisis legitimasi politik. Padahal, kata dia, Kota Ambon membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menghadapi persoalan perkotaan yang semakin kompleks.
Booy juga menilai langkah Bodewin Wattimena patut diapresiasi karena untuk pertama kalinya organisasi kepemudaan dan ormas ditempatkan sebagai program prioritas pemerintah kota. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan basa-basi politik, melainkan strategi kolaboratif untuk mewujudkan pemerintahan inklusif dan partisipatif.
Ia mengingatkan agar publik tidak terkecoh dengan isu yang diarahkan untuk melemahkan Wali Kota. “Kita patut mencurigai, jangan-jangan tuduhan ini sengaja diciptakan untuk menjatuhkan citra politik Wali Kota. Jika benar demikian, maka yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat Kota Ambon,” ujarnya.
Booy menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa fitnah terhadap pemerintah sama dengan melemahkan masa depan masyarakat. “Mari menjaga kepercayaan publik dan mendorong pemerintahan yang benar-benar partisipatif,” tegasnya.
EDITOR : G. PASALBESSY
About The Author
