**AMBON, POST AMBON** — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru terus mendorong pemerataan kualitas pendidikan, terutama bagi sekolah yang berada di wilayah terpencil dan kepulauan. Pemanfaatan teknologi pembelajaran menjadi salah satu langkah yang dinilai penting untuk memperkecil kesenjangan pendidikan.
Upaya tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah terkait Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, Aris F. Gainau, turut menghadiri agenda tersebut. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 serta berita acara serah terima program Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2025 bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, dukungan terhadap revitalisasi dan digitalisasi pendidikan dinilai memiliki arti penting. Kondisi geografis Aru sebagai wilayah kepulauan membuat satuan pendidikan tersebar di berbagai lokasi dengan tantangan akses yang tidak sama.
Karena itu, pemerataan sarana pendidikan dan pemanfaatan teknologi di sekolah menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Aris Gainau menyampaikan optimisme bahwa dukungan pemerintah pusat melalui program revitalisasi dan digitalisasi dapat membantu sekolah-sekolah di Kepulauan Aru meningkatkan kualitas fasilitas sekaligus proses pembelajaran.
Menurutnya, teknologi tidak seharusnya hanya dipandang sebagai perangkat tambahan di sekolah. Pemanfaatan teknologi harus mampu memberikan kesempatan bagi guru dan peserta didik untuk memperoleh sumber belajar yang lebih luas.
Program tersebut juga memberi perhatian khusus terhadap sekolah yang berada di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).
Pemerintah menempatkan sekolah 3T sebagai salah satu prioritas dalam program revitalisasi pendidikan. Selain sekolah di wilayah 3T, perhatian juga diberikan kepada satuan pendidikan yang terdampak bencana maupun sekolah dengan tingkat kerusakan berat.
Untuk tahun 2027, pemerintah menargetkan perluasan program revitalisasi hingga mencapai 10.000 satuan pendidikan. Dengan penambahan tersebut, jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan program revitalisasi diharapkan terus mendekati angka 200.000 sekolah.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, sebelumnya menekankan bahwa keberhasilan revitalisasi dan digitalisasi pendidikan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan pendidikan.
Bagi Kepulauan Aru, kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkecil perbedaan kualitas layanan pendidikan antara sekolah yang berada di pusat perkotaan dengan sekolah-sekolah yang berada jauh di pelosok kepulauan.
Dengan semakin terbukanya akses terhadap teknologi pembelajaran, sekolah di wilayah 3T diharapkan tidak lagi terbatas oleh jarak geografis dalam memperoleh berbagai sumber pengetahuan dan pembelajaran.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru pun terus mendorong agar transformasi pendidikan tersebut benar-benar dirasakan oleh guru dan peserta didik hingga ke wilayah paling jauh.
**POST AMBON**
About The Author
