Dana Desa Kilwow Diduga “Gelap”, Program Tak Terlaksana, Kepala Desa Terseret Isu Tekanan ke Wartawan

POST AMBON / Seram Bagian Timur — Pengelolaan Dana Desa di Desa Kilwow, Kecamatan Kiandarat, kini memicu kegelisahan serius di tengah masyarakat. Program demi program disebut hanya berhenti di atas kertas, sementara aliran anggaran tidak pernah dijelaskan secara terbuka.

Situasi ini bukan lagi sekadar keterlambatan pembangunan. Warga mulai melihat pola: rencana ada, anggaran ada, tetapi hasilnya tidak terlihat.Sorotan mengarah pada pejabat karateker Desa Kilwow, M. Rani Kelian, yang dinilai tidak menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Selama masa jabatannya, masyarakat mengaku tidak pernah mendapatkan laporan penggunaan anggaran secara terbuka.

Program pemasangan listrik bagi 13 pelanggan pada tahun anggaran 2025 menjadi contoh paling jelas. Program yang disebut sebagai prioritas desa itu hingga kini tidak menunjukkan realisasi di lapangan. Tidak ada pekerjaan, tidak ada perkembangan, dan tidak ada penjelasan resmi. Sabtu (18/04/26)

Pertanyaannya: ke mana anggaran program tersebut dialokasikan?

Masalah serupa juga muncul pada sejumlah kegiatan pembangunan lainnya. Warga menyebut banyak program yang “tidak berjejak”—tidak terlihat fisiknya, tidak ada transparansi, dan tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada publik desa.

Fandi, salah satu warga, menyampaikan keresahan yang kini berubah menjadi tuntutan.

“Pembangunan seperti jalan di tempat. Program disampaikan, tapi hasilnya tidak ada. Kami tidak pernah tahu ke mana anggaran itu digunakan.”

Di tengah meningkatnya tekanan publik, muncul dugaan yang semakin memperkeruh situasi. Kepala Desa Kilwow disebut telah memanggil tiga wartawan dan meminta agar pemberitaan terkait persoalan ini diturunkan (take down).

Jika dugaan tersebut benar, maka persoalan tidak lagi berhenti pada transparansi anggaran, tetapi telah mengarah pada indikasi upaya membatasi arus informasi dan menghindari pengawasan publik.

Alih-alih membuka data dan menjelaskan penggunaan anggaran, langkah tersebut justru memunculkan kesan defensif—seolah ada sesuatu yang tidak ingin diketahui masyarakat luas.

Warga kini mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa selama masa jabatan pejabat karateker.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Desa Kilwow belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut maupun isu pemanggilan wartawan.

Dalam situasi seperti ini, diam bukan lagi netral—diam justru memperbesar kecurigaan.