Bpk ongky hatu. SH.
POST AMBON — Dugaan praktik penipuan dan penggelapan dalam proyek pembangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Ambon mulai terkuak ke publik. Kasus ini menyeret nama CV Nusakura Mandiri dan kini telah resmi ditangani aparat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
Kuasa hukum Mas Jody, Ongky Hatu, SH, secara terbuka menuding adanya ketidakberesan serius dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ia menegaskan bahwa kliennya telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan, namun haknya justru diduga tidak dipenuhi.
“Progres pekerjaan sudah mencapai 80 hingga 90 persen. Ini bukan klaim kosong—ada data dan fakta lapangan. Tapi justru di titik itu, klien kami dirugikan,” ungkap Ongky dengan nada tegas. Selasa (17/03/26)
Ia juga menyebut bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi langsung dengan penyidik Reserse Kriminal untuk mendorong percepatan penanganan kasus yang dinilai berpotensi merugikan pekerja sekaligus mencoreng integritas proyek publik.
Konflik antara Mas Jody dan Nindy Rahakbau dari CV Nusakura Mandiri disebut bukan sekadar sengketa biasa, melainkan telah mengarah pada dugaan pelanggaran hukum serius berupa penipuan dan penggelapan.
“Kalau pekerjaan sudah hampir selesai tapi hak pekerja tidak dibayarkan, ini bukan lagi kelalaian. Ini patut diduga sebagai tindakan melawan hukum,” tegasnya.
Ongky juga menyoroti lemahnya akuntabilitas dalam proyek yang seharusnya menjadi fasilitas vital bagi masyarakat. Ia mempertanyakan bagaimana proyek publik bisa berjalan hingga tahap akhir tanpa kejelasan pemenuhan hak tenaga kerja.
Lebih jauh, ia memastikan pihaknya tidak akan berhenti pada mediasi atau negosiasi semata. Jalur hukum akan ditempuh secara maksimal hingga ada kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak terkait.
“Kami tidak akan kompromi. Proses hukum harus berjalan, dan pihak yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujarnya.
Hingga saat ini, pihak CV Nusakura Mandiri belum memberikan klarifikasi resmi atas tudingan yang dilayangkan. Sikap diam tersebut justru memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan tanggung jawab dalam proyek ini.
Kasus ini kini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum di Ambon. Publik menunggu, apakah penanganannya akan berjalan tegas dan transparan, atau justru kembali menjadi kasus yang menguap tanpa kejelasan.
About The Author
