Post Ambon, Kepulauan Aru — Aliansi Masyarakat Aru Peduli (AMAP) meragukan legitimasi aksi demonstrasi yang kembali digelar dengan mengatasnamakan masyarakat Kepulauan Aru. AMAP menilai aksi tersebut tidak mencerminkan aspirasi masyarakat asli Aru dan diduga kuat ditunggangi kepentingan kelompok tertentu.
Ketua AMAP, Randi Walay, mengatakan pihaknya menemukan fakta bahwa massa aksi di lapangan tidak sepenuhnya berasal dari masyarakat Kepulauan Aru, sebagaimana yang diklaim oleh penyelenggara aksi.
“Kalau benar membawa aspirasi masyarakat Aru, seharusnya masyarakat Aru sendiri yang turun. Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya,” kata Randi, Jumat. (25/01/26)
Menurut Randi, penggunaan nama “masyarakat Aru” dalam aksi demonstrasi tersebut berpotensi menyesatkan publik dan menciptakan tekanan politik terhadap pemerintah daerah.
Ia menilai pola aksi serupa sudah berulang kali terjadi dengan isu yang sama, sehingga menimbulkan dugaan bahwa gerakan tersebut bukan murni lahir dari aspirasi rakyat.
AMAP menduga aksi-aksi tersebut merupakan bagian dari upaya menggiring opini publik untuk melemahkan dan menjatuhkan citra kepemimpinan Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel.
“Kami melihat indikasi kuat bahwa ini adalah skenario yang ditunggangi kepentingan tertentu, bukan gerakan rakyat yang tulus,” ujarnya.
Randi juga menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia mengingatkan bahwa aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, telah menyampaikan penjelasan resmi terkait kasus yang terus diangkat dalam demonstrasi tersebut.
“Ketika penegak hukum sudah memberikan keterangan, tetapi aksi tetap dilakukan dengan isu yang sama, wajar jika publik menduga ada motif lain,” kata dia.
AMAP menilai Bupati Timotius Kaidel sejauh ini menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, AMAP mengingatkan agar stabilitas daerah tidak terganggu oleh gerakan yang dinilai tidak jujur merepresentasikan suara masyarakat.
“Stabilitas daerah dan kepercayaan publik harus dijaga. Jangan sampai dirusak oleh aksi yang membawa nama rakyat, tetapi tidak berasal dari kehendak rakyat,” ujarnya.
AMAP mengajak masyarakat Kepulauan Aru untuk tetap kritis, namun rasional, serta tidak mudah terprovokasi oleh gerakan yang mengatasnamakan rakyat tanpa dasar yang jelas.
Selain itu, AMAP juga mendorong aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya aktor-aktor tertentu yang menunggangi aksi demonstrasi demi kepentingan sempit.
“Jika ada pihak yang memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan politik tertentu, itu harus diungkap secara terbuka,” tutup Randi.
