Dana Desa Kilwow Dipertanyakan, Warga Desak Kejaksaan Periksa Pejabat Karateker

POST AMBON — Pengelolaan Dana Desa di Desa Kilwow, Kecamatan Kiandarat, Kabupaten Seram Bagian Timur, menjadi sorotan warga. Sejumlah program pembangunan yang tercantum dalam rencana kerja desa disebut tidak terlihat realisasinya di lapangan, sementara laporan penggunaan anggaran dinilai tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Sorotan tersebut mengarah pada pejabat karateker Desa Kilwow, M. Rani Kelian, yang diduga tidak menjalankan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) selama masa jabatannya. Jumat (17/04/26)

Salah satu program yang dipersoalkan adalah pemasangan listrik atau meter prabayar bagi 13 pelanggan pada tahun anggaran 2025. Program yang disebut sebagai prioritas desa itu hingga kini belum terealisasi. Warga juga mengaku tidak memperoleh penjelasan resmi terkait perkembangan maupun penggunaan anggaran program tersebut.

Selain itu, sejumlah kegiatan pembangunan lainnya juga dinilai tidak memiliki kejelasan pelaksanaan maupun laporan pertanggungjawaban kepada publik desa.

Fandi, warga Desa Kilwow, mengatakan masyarakat mulai mempertanyakan arah penggunaan anggaran desa yang seharusnya berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

“Kami melihat pembangunan desa berjalan sangat lambat. Beberapa program yang pernah disampaikan tidak terlihat realisasinya, dan tidak pernah ada penjelasan terbuka soal penggunaan anggaran,” ujarnya.

Menurut warga, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, yang sejatinya merupakan anggaran negara untuk kepentingan masyarakat.

Atas kondisi itu, warga mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran desa selama masa jabatan pejabat karateker.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Kilwow belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang telah dilakukan.