POST AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tengah mendata sekitar 25.000 warga kurang mampu yang kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinonaktifkan akibat penghentian subsidi dari pemerintah pusat dan provinsi.
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan pihaknya telah menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk segera mengidentifikasi masyarakat yang tidak lagi dijamin BPJS, guna merumuskan langkah penanganan bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya kepada wartawan pada Kamis (12/2/2026) di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.
Menurutnya, penghentian kepesertaan BPJS ini telah menimbulkan persoalan serius di lapangan, terutama bagi warga yang selama bertahun-tahun bergantung pada jaminan kesehatan negara. Banyak di antara mereka kini mengalami kesulitan mengakses layanan medis di rumah sakit.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemkot Ambon tidak tinggal diam. Dalam sejumlah kasus, Dinas Kesehatan langsung menanggung biaya pengobatan warga yang BPJS-nya nonaktif, agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
Terkait upaya reaktivasi kepesertaan BPJS PBI, Pemkot Ambon terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Namun, Wali Kota mengakui kondisi keuangan daerah menjadi tantangan besar, seiring adanya pemotongan anggaran serta meningkatnya beban belanja daerah, khususnya untuk pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkot Ambon juga merencanakan pembangunan Rumah Sakit Kota Ambon yang akan ditetapkan sebagai rumah sakit mitra BPJS. Rumah sakit ini dirancang untuk melayani seluruh warga terlebih dahulu tanpa terkendala persoalan biaya.
Wattimena menegaskan, akses layanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin negara, dan pihaknya akan terus mendorong skema pembiayaan yang berkelanjutan agar warga miskin tidak kembali terpinggirkan dari sistem pelayanan kesehatan.
About The Author
